INDONEWSTOP NEWS HEADLINE INDONESIA

TEMPO Interaktif, Paris – Setelah kerja keras berbulan-bulan, FBI dengan dipandu Polisi Prancis berhasil menangkap seorang peretas yang menyabotase akun Twitter Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Pengangguran berusia 25 tahun, yang menggunakan nama samaran "Hacker Croll", ditahan di wilayah Puy-de-Dome, Prancis, setelah sebuah operasi yang dilakukan bersama dengan agen-agen FBI dari Amerika, yang berlangsung selama beberapa bulan. Kini, dia berada di tahanan polisi di dekat kota Clermont-Ferrand.

Sang peretas selain menyerang micro-blogging yang sedang populer ini, juga telah menyerang Facebook dan akun email Google dan penyedia layanan lainnya. Polisi mengatakan bahwa pelaku tidak pernah berusaha untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan hacking-nya.

Dia berhasil mengatur untuk keamanan kode administrator Twitter dan mampu membuat, mengubah atau menghapus akun. Dari sumber yang tak disebutkan menambahkan bahwa para peretas ini membuat blog untuk berbagi penemuannya.

Empat agen FBI bekerja sama dengan polisi Prancis selama beberapa bulan untuk melacak "Hacker Croll" dan menghentikan serangan di Twitter, yang memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia.

Pada bulan Januari tahun lalu, puluhan account Twitter, termasuk presiden Barrack Obama dan bintang pop Britney Spears, telah diretas dan pengiriman pesan palsu melalui akun ini.

Media di Australia masih membahas oleh-oleh Kopi Luwak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk "mates"nya Perdana Menteri (PM) Kevin Rudd.

Seperti dilaporkan wartawan antv Uni Z Lubis dari Sydney, Australia, dua hari lalu ketika media memberitakan tukar kado antara SBY dan Kevin Rudd, seorang presenter tv dengan sedikit jahil mengomentari, "Wah, Rudd bisa membuat 'crappuchino' dari hadiah kopi itu.

Presenter di sebelahnya tertawa. Mereka memberitakan bahwa Kopi Luwak adalah sejenis kopi yang dihasilkan dari proses metabolisme pencernaan Luwak, sejenis Musang yang hidup di hutan, dan kini dipelihara oleh produsen kopi untuk menghasilkan biji kopi terbaik lewat proses pencernaan.

Gampangnya, Luwak yang pandai memilih biji kopi yang sudah matang memakan biji itu, lalu produsen mengumpulkan biji kopi yang keluar bersama kotoran Luwak. Kopi ini dikenal sebagai kopi termahal di dunia.

Di sebuah mal di Jakarta, misalnya, harga secangkir Kopi Luwak bisa tiga kali lipat kopi lainnya. Cerita soal hadiah kopi ternyata belum berhenti.

Media hari ini memuat masalah karantina yang muncul dari hadiah itu. Sejak Januari lalu Kantor Inspeksi dan Karantina Publik (AQIS) Australia mengetatkan aturan bagi masuknya kopi olahan, khususnya kopi yang diproduksi melalui proses pencernaan hewan.

Disebut khusus sebagai contohnya adalah Kopi Luwak! Nah! Alasannya, produk itu berpotensi mengandung penyakit menular atau penyakit eksotik. Makanya, produk semacam ini tak boleh masuk Australia tanpa izin dari AQIS.

Seorang pejabat yang bertugas di kantor PM Rudd memastikan kado dari SBY masih terbungkus rapi dan harus diperiksa AQIS. "Tak ada pengecualian meskipun itu hadiah dari kepala negara," kata pejabat itu.

Mengingat Rudd juga memberikan kado gitar kayu buatan Melbourne dengan grafir "SBY", maka, mestinya gitar itu juga diperiksa karantina Indonesia. Siapa tahu membawa potensi penyakit dari kayu Australia?

dikupas dari :vivanews.com

Beberapa waktu lalu sempat tersebar adegan ciuman antara Indra L Bruggman dengan Dewi Perssik yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Indra dan Dewi tampak begitu mesra dan menikmati adegan yang merupakan cuplikan film tersebut hingga akhirnya menimbulkan gosip jika mereka berdua sedang memiliki hubungan khusus. Mengenai hal itu, Indra mengaku menyayangkan beredarnya video tersebut.

"Ya seharusnya itu tidak beredar, saya menyayangkan video itu keluar, ibu saya nonton juga. Saya juga malu, kalau cuma beredar di lokasi syuting sih tidak masalah, ini kan kita nggak tahu siapa yang nonton," aku Indra saat ditemui di Hard Rock, Jakarta, Selasa (23/04) malam kemarin.

Meskipun menyayangkan, akhirnya Indra pun menerima kejadian itu dengan lapang dada. Dianggapnya orang iseng yang telah mengedarkan video tersebut.

"Ya aku tahu itu kerjaan orang iseng dan mau memanfaatkan aku. Iya itu memang ama Dewi Perssik. Ya itu kan adegan sebagai suami istri. Saya waktu itu tidak keberatan karena saya yakin pada eksekusi akhir sebelum beredar di bioskop pasti melewati badan lembaga sensor, kalau memang tidak layak pasti ada yang di-cut," terangnya.

Diakui oleh Indra, ketika melakukan adegan ciuman tersebut, dia memang melakukannya dengan sepenuh hati. Apalagi, memang itulah yang harus dilakukannya sebagai seorang aktor profesional.

"Pada saat saya melakukan adegan itu, ya saya anggap DP itu istri saya, jadi saya melakukan itu dengan hati. Kalau ada apa-apa di belakangnya ya harus dihadapi, saya nggak bisa mundur," tegas Indra. (kpl/wwn/npy)

Liputan6.com, Boyolali: Dengan langkah pasti, seorang anak muda memasuki kamar hotel. Usianya kurang dari 20 tahun, namun profesinya cukup mencengangkan, pelaku seks komersial pria alias gigolo. Kesulitan ekonomi selalu menjadi alasan suburnya ladang kerja para gigolo muda tersebut.

Lantaran penasaran, penelusuran menuju daerah asal para gigolo muda pun dimulai. Dua desa kecil di kawasan Boyolali, Jawa Tengah, menjadi tujuannya. Di Desa Cabean, penduduknya beraktivitas layaknya penduduk desa kebanyakan. Warga bergotong-royong membuat keranjang ayam.

Siapa sangka. Begitu senja turun, para pembuat keranjang ayam menjelma menjadi "kucing" alias gigolo. Rata-rata pemuda "desa kucing" merupakan pelajar putus sekolah. Melalui mucikari atau bekerja seorang diri, mereka menjajakan diri di pinggiran jalan. Targetnya, tante girang dan om senang. Terdapat juga salon yang beralih fungsi sebagai tempat mempermak para gigolo.

Warga dan perangkat desa sepertinya tidak mengetahui aktivitas rahasia sejumlah pemuda desa. Terlepas dari itu semua, para pemuda desa pastinya merasa sayang meninggalkan profesinya. Menurut salah seorang pemuda berusia 18 tahun, ia dibayar ratusan ribu rupiah untuk melayani om atau tante yang butuh pijat ekstra. Maksudnya tentu saja pelayanan seks.

Desa lainnya yang menampung para gigolo muda adalah Desa Bakalan. Letaknya di antara Boyolali dan Salatiga. Dengan kamera tersembunyi, tim Sigi memasuki rumah seorang warga yang diduga sebagai kediaman makelar gigolo muda. Rumah itu dikenal sebagai agency model salon. Tak butuh lama bagi seorang makelar menyiapkan "kucing" belianya. Jika harga disepakati, transaksi ditutup dengan hubungan seks di hotel atau lokasi pilihan pelanggan.

"Terus gimana" tanya seorang pelanggan. "Ya maksudnya mesti ngajarin kalo dipegang-pegang...biasa. Tapi kalo main kan belum terlalu tahu," sahut si makelar. Inilah sepenggal percakapan yang direkam tim Sigi dalam traksaksi gigolo di sebuah warung.

Selanjutnya, anak muda desa dibawa ke Semarang. Terdapat sebuah tempat yang kerap disebut-sebut sebagai persinggahan para gigolo, yaitu daerah Pos Ponjolo. Melalui makelar juga para gigolo dikenalkan dengan nuansa kota seperti mal dan pusat perbelanjaan lainnya.

Terbukti, banyaknya remaja lelaki desa yang ingin mencoba dunia esek-esek tidak lepas dari peran makelar yang mendatangi desa mereka. Namun ada juga gigolo yang berani mempromosikan diri sendiri dengan mengirim kode tertentu pada calon pelanggan. Para gigolo ini biasa nongkrong di taman atau kafe. Bahkan, tak sedikit gigolo remaja yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencari pelanggan.

Kisah sepak terjang seorang pemuda menjadi gigolo pernah diangkat ke layar lebar oleh sutradara Dimas Djayadiningrat. Dalam film berjudul Quickie Express yang dirilis pada 2007, Tora Sudiro memerankan pemuda gigolo yang ingin hidup enak. Gigolo, sulit diberantas bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan yang berarti untuk mengurangi jumlah para gigolo. Keberadaan mereka bisa menciptakan kondisi sosial yang kurang sehat di masyarakat.(OMI/ANS)

BANDUNG - Banjir di sejumlah wilayah di Jabar hingga kemarin (24/3) belum menunjukkan tanda-tanda surut. Genangan air cukup tinggi masih terjadi di Kabupaten Bandung, Karawang, dan beberapa daerah sekitarnya.

Ketinggian air di Bendungan (Waduk) Jatiluhur masih cukup tinggi. Bahkan, debit air Sungai Citarum terus naik. Hal ini mencemaskan warga di daerah utara Karawang, seperti Kecamatan Rengasdengklok dan Jayakerta. Apalagi, tanggul sungai Citarum mulai bocor.

Tetapi, warga mengantisipasi kemungkinan banjir bertambah parah. Ketinggian air hampir mencapai atap rumah warga. Arus pengungsian terus meningkat dalam beberapa hari ini.

Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengunjungi para pengungsi banjir di Karawang Barat kemarin. Daerah itu merupakan salah satu lokasi yang cukup parah diterjang banjir. Dede mengatakan kondisi banjir cukup parah. ''Secepatnya kita mengantisipasi bencana ini. Terutama, para korban harus segera ditangani atau dibantu. Melihat kondisi banjir saat ini, masih ada kemungkinan berlanjut,'' tuturnya kepada Pasundan Ekspres dan Radar Bandung (Jawa Pos Group).

Banjir yang melanda Karawang sudah berlangsung tujuh hari. Air menggenangi 15.638 rumah di sepuluh kecamatan. Ketinggian genangan mencapai hingga empat meter. Luapan Sungai Citarum juga merendam sebagian besar wilayah Kota Karawang.

Berdasar laporan Radar Karawang (Jawa Pos Group), hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Tetapi, 65.289 warga mengungsi. Mereka tersebar di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe, Ciampel, Batujaya, Pakisjaya, Rengasdengklok, Klari, dan Jayakerta. Kondisi para pengungsi juga makin memprihatinkan akibat beban mental selama di pengungsian.

''Selama hampir lima hari ini kami belum mendapat bantuan. Pengajuan bantuan pemerintah cukup rumit hingga banyak warga kecewa,'' tutur Endang, seorang warga Karawang mengeluhkan soal distribusi bantuan.

Bupati Karawang Dadang S. Muchtar menetapkan masa tanggap darutat selama dua pekan. Hal ini akan berlangsung hingga 4 April mendatang.

Di Kabupaten Bandung, korban banjir memang tak sebanyak seperti di Karawang. Tetapi, genangan air tinggi memaksa warga Cieunteung harus mengungsi. Bupati Bandung Obar Sobarna menawarkan solusi relokasi untuk 475 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Cieunteung dan sekitarnya. Relokasi disiapkan di lahan kosong sekitar enam km dari Cieunteung.

Ketinggian muka air (TMA) Waduk Jatiluhur mulai surut. Tetapi, penurunannya tidak signifikan. Hingga kemarin, TMA berada di level 108,32 meter di atas permukaan laut (dpl) atau hanya turun 4 cm dari level sebelumnya 108,36 meter/dpl.

''Penyusutan air memang tidak akan bisa drastis sepanjang curah hujan di wilayah Jawa Barat bagian selatan masih berlangsung. Sebab, air yang mengalir dari hulu Sungai Citarum masih tinggi,'' ujar staf PJT II Jatiluhur, Atik Wahidi.

Bahkan, debit air yang dialirkan PJT II merendam sejumlah daerah di Purwakarta dan Karawang. Tapi, PJT II membantah telah mengalirkan air melalui Sungai Citarum melebih kapasitas. ''Air yang keluar masih sesuai prosedur,'' tuturnya. (jpnn/dwi)

PENETAPAN Komjen Pol Susno Duadji sebagai tersangka disesalkan banyak kalangan. Apalagi, mantan Kabareskrim itu belum pernah menjalani pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik. Susno sebelumnya hanya diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin oleh Divisi Propam Mabes Polri.

Anggota Satgas Antimafia Hukum Denny Indrayana menegaskan, sebelum kasus pencemaran nama baik, Mabes Polri seharusnya mendahulukan dugaan adanya penyimpangan penyidikan dan suap dalam kasus Gayus Tambunan. Karena itu, Denny meminta penetapan Susno sebagai tersangka ditunda hingga selesainya penanganan perkara makelar kasus pengurusan pajak. ''Sebaiknya laporan pencemaran nama baiknya di-pending (ditunda). Kasus korupsinya didahulukan," ujar Denny sebelum menemui Kapolri di Mabes Polri kemarin (24/3).

Menurut Denny, alasan penundaan tersebut berdasar Surat Edaran Kapolri Nomor B/345/III/2005/Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005. Dalam surat itu dituliskan agar memprioritaskan penanganan perkara korupsi dibandingkan laporan pencemaran nama baik. "Sebaiknya itu dicermatilah," katanya.

Dalam surat edaran itu terdapat tiga poin utama. Pertama, penanganan tindak pidana korupsi dengan kegiatan penyelidikan/penyidikan baik oleh Polri, Kejaksaan Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjadi prioritas pertama. Kedua, penanganan kasus pencemaran nama baik sebagai kasus yang timbul kemudian tetap ditangani, tetapi bukan prioritas utama. Tujuannya, agar kasus tersebut tidak terhambat/mengaburkan penanganan korupsi yang menjadi kasus pokok.

Ketiga, penanganan kasus pencemaran nama baik lebih dimanfaatkan untuk mendapatkan dokumen atau keterangan yang diperlukan dalam proses pembuktian kasus korupsi yang menjadi masalah pokok.

Susno dipanggil sebagai tersangka atas laporan mantan anak buahnya, Brigjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas. Keduanya tidak terima dituduh terlibat praktik markus saat menangani perkara Gayus. Susno juga ditetapkan sebagai terperiksa dalam kasus etika dan disiplin karena yang bersangkutan selama 78 hari tidak masuk kantor.

Pendapat yang sama disampaikan pakar hukum dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution. "Seharusnya dibuktikan dulu delik korupsinya. Ini agak janggal," kata Buyung.

Menurut dia, Polri selama ini terkesan mengutamakan kasus pencemaran nama baik. "Cepat sekali prosesnya, bahkan Susno belum diperiksa dalam tuduhan itu. Dia kan baru diperiksa soal kode etik," kata advokat senior itu.

Kritik juga muncul dari aktivis Indonesian Coruption Watch (ICW). "Kalau pencemaran nama baik yang didahulukan, itu merusak citra reformis polisi," kata peneliti ICW Febri Diansyah. Menurut Febri, pasal pencemaran nama baik berbahaya bagi pemberantasan korupsi. "Nanti, tidak ada yang mau melapor lagi. Takut," katanya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang menjelaskan, yang disangkakan kepada Susno adalah ucapan, bukan perkara korupsi. "Yang dituduhkan itu kan ucapan menerima suap, bukan korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Susno sendiri kini waspada satu. Penetapan dirinya sebagai terperiksa di Propam Mabes Polri berbuntut panjang. Berdasar informasi orang kepercayaannya, Susno bersama keluarga diminta mengamankan diri karena keselamatannya terancam. ''Ada info A-1 dari kepercayaan Pak Susno. Tahu-tahu ditelepon, diminta waspada satu. Kini Pak Susno berada di suatu tempat yang tak bisa kami ekspose," kata Husni Maderi, juru bicara sekaligus kuasa hukum Susno, dalam diskusi di gedung DPD, Jakarta, kemarin (24/3). Husni tidak sendiri. Dia didampingi Efran Juni, kuasa hukum Susno lainnya.

Tidak hanya Susno yang sengaja "disembunyikan". Seluruh anggota keluarga Susno juga diungsikan. Susno dan keluarga ditempatkan di tempat rahasia yang terpisah. "Semua orang tahu apa itu waspada satu. Silakan terjemahkan sendiri," ujar pria yang juga kakak sepupu Susno itu.

Susno sebenarnya dijadwalkan mengisi diskusi tentang pemberantasan markus di gedung DPD. Informasi dari moderator, hingga sekitar pukul 11.30 Susno memberikan konfirmasi hadir. Namun, saat diskusi sekitar pukul 13.00 dimulai, Susno membatalkan janji dan memberikan mandat kepada dua kuasa hukumnya itu untuk menyampaikan keterangan.

Husni tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut pihak mana yang mengancam kliennya. Yang pasti, Susno bersama keluarga merasa informasi itu bisa dipercaya. Dia juga menegaskan bahwa tempat rahasia bagi Susno tidak hanya pada satu tempat. "Pak Susno tidur dari satu tempat ke tempat yang lain," jawabnya.

Husni juga membenarkan bahwa Susno saat ini telah ditetapkan sebagai terperiksa oleh Propam Mabes Polri. Penetapan terperiksa itu tak ubahnya tersangka. Menurut Husni, Susno dianggap melanggar kode etik kepolisian atas dua hal. Yakni, menghadiri satgas mafia hukum serta memberikan keterangan pers sebelum dan sesudah pertemuan dengan lembaga ad hoc itu.

Husni belum memahami alasan dasar penetapan terperiksa berdasarkan dua hal tersebut. "Sampai sekarang kami belum menerima surat resminya. Namun, setahu kami itu tuduhannya," kata Husni.

Terdapat informasi bahwa Susno juga dikenai pasal 310 dan 311 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik. Itu terjadi karena Susno melaporkan dua Brigjen Polri yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan pajak. Husni selaku kuasa hukum menyayangkan penetapan tersebut. "Ini sekarang kok dibolak-balik. Kasus utamanya saja belum disidik, sudah dijadikan tersangka," ujarnya.

Efran Juni memberikan pandangan serupa. Sebagai institusi, Efran menilai para aparat di Polri telah gagal menyusun identifikasi masalah. Yang disinggung Susno adalah posisi individu di Polri yang diduga terlibat markus. Namun, belum sampai pada kesimpulan, Susno ternyata sudah ditetapkan sebagai terperiksa. "Rekan-rekan di Polri tampaknya gagal mengidentifikasi masalah," ujarnya.

Efran mengingatkan bahwa keterangan yang disampaikan Susno terekam bukan dalam forum sepele. Susno menyampaikan data itu kepada satgas mafia hukum. Daripada ditetapkan sebagai terperiksa, Susno seharusnya dilindungi oleh Propam. "Ini belum ada kesimpulan apa pun, kok sudah digeser. Disebut bahwa Pak Susno mencemarkan nama baik pada institusi dan perwira," ujar pria yang juga kerabat Susno itu.

Penetapan Susno sebagai terperiksa juga menjadi tanda tanya besar. Sebab, belum bisa dipastikan apa yang menjadi dasar Propam menyatakan Susno melanggar kode etik. "Ini harus dicek, apakah yang terperiksa juga sudah diperiksa. Surat pun perlu diperiksa, apa yang dipersangkakan," tuturnya.

Husni menambahkan, kasus dugaan markus yang dilaporkan Susno tidak akan berhenti. Ada kasus-kasus lain yang bakal diangkat. Namun, Husni tidak bersedia menyebutkan kasus apa saja yang masih disimpan Susno. "Kasus lain masih wait and see. Saya hanya jubir, tidak berhak membuka. Mari dibuka di pengadilan," jelasnya.

Dukungan kepada Susno, kata Husni, saat ini terus mengalir. Tidak hanya dari tokoh masyarakat, dukungan advokasi juga datang. Saat ini sudah 96 advokat yang mengajukan diri untuk membela Susno. "Kami tidak angkat semua, karena kami lebih memilih pengacara dari dalam (internal)," ujarnya. (bay/rdl/c2/agm)

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul prihatin melihat Komjen Pol Susno Duadji justru dianggap mencemarkan nama baik Kepolisian saat mengungkap praktek mafia hukum. Ruhut meminta Susno melaporkan dua jenderal yang diduga terlibat itu secara resmi ke Kepolisian.

"Sekarang sebaiknya Pak Susno melaporkan Brigjen Pol Raja Erisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas ke Bareskrim Polri soal markus," kata Ruhut kepada detikcom, Rabu (23/3/2010).

Menurut Ruhut, selama ini Susno lebih aktif mencari keadilan melalu jalur politik. Aksi tersebut tidak efektif dan Ruhut menyarankan Susno lebih konkrit.

"Yang dilakukan Susno adalah jalur politik, sekarang perlu melalui jalur konkrit yaitu jalur hukum," saran Ruhut.

Dengan demikian, praktik markus yang dilaporkan Susno juga akan ditangani Polri. Jika tidak, Susno malah terus diproses karena dianggap mencemarkan nama baik temannya satu institusi.

"Kenapa Pak Susno dilaporkan ya karena mereka merasa difitnah, jadi buktikan saja," tutupnya.

(van/mad)

JAKARTA - Penyidik Mabes Polri tengah mendalami adanya sejumlah transaksi lainnya, diluar Megah Jaya Citra Garmindo dan Roberto Santonius di rekening milik pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan.

Hal ini dikemukakan Direktur Eksus Mabes Polri Brigjen Pol Raja Erizman menanggapi pernyataan dari Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan uang Rp25 miliar yang berada di rekening pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan berasal dari banyak transaksi.

Raja membenarkan hal itu yang awalnya hanya mengungkapkan hanya ada dua trasaksi di rekening Gayus. "Banyak transaksi lain, semua sudah dikonfirmasi penyidik. Jumlah semuanya ada 19 transaksi yang sedang didalami. Makanya nanti saya bilang ini masih didalami," terang dia di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/3/2010).

Sebelumnya dalam jumpa pers, Polri hanya bisa mengungkap dua rekening yang bisa dibuktikan di rekening milik pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan terkait kasus dugaan markus.

Diketahui dua transaksi itu berasal dari PT Megah Jaya Citra Garmindo dan Roberto Santonius, konsultan pajak yang jumlahnya Rp395 juta dari total dana Rp25 miliar.

Beberapa waktu lalu Susno mengungkap terdapat lima nama makelar kasus dalam tubuh Bareskrim Polri, yakni sejumlah penyidik dan dua orang jendral. Mereka adalah Brigjen Edmond Ilyas dan Raja Erizman, serta satu orang di luar Bareskrim.

Kasus tersebut berawal saat PPATK temukan transaksi mencurigakan dalam rekening Gayus Tambunan yang hanya seorang pegawai Ditjen Pajak bergolongan III. Namun, atas tudingan Susno tersebut, Polri bersikeras tak menemukan bukti dan melaporkan Susno atas pencemaran nama baik.(ram)

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa kabar gembira kepada para perangkat desa. Tuntutan para sekretaris desa yang selama ini ingin diangkat menjadi PNS dikabulkan.

“Saya minta segera dituntaskan tahun ini juga,” ujar SBY dalam pidato pembukaan Rakernas PNPM Mandiri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (24/3/2010).

Dengan kebijakan ini, Presiden berharap agar para sekdes dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

Presiden dalam kesempatan ini juga mengingatkan kepada para sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS agar tidak terlibat dalam kegiatan politik, karena akan dapat menganggu tugasnya melayani publik.

“Saya minta nantinya agar sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS fokus pada tugasnya. Karena melayani rakyat tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik. Ini sumpah kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya menyatakan sesuai ketentuan PP Nomor 45/2007 sebagai pelaksanaan UU Nomor 32/2004, sampai dengan awal bulan Maret 2010, jumlah sekdes yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 39.278 orang. “Sisanya 3.930 orang ditargetkan selesai paling lambat akhir April 2010,” ujarnya.

Pengangkatan Sekdes menjadi PNS ini, kata Gamawan, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi pemerintahan desa kepada masyarakat dan memperkuat koordinasi fungsional vertikal dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui jaringan administrasi yang efektif mulai dari pusat sampai ke desa.(ful)

JAKARTA - Satgas Mafia Hukum mengaku heran dengan penyidik Polri, mengapa uang yang dimasukkan dalam kasus penggelapan pajak hanya Rp395 juta, bukan Rp25 miliar.
“Kita pertanyakan mengapa yang jumlah itu (Rp24,6 miliar) tidak dimasukkan dalam perkara. Kenapa bisa seperti itu,” kata anggota satgas Yunus Husein usai bertemu dengan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2010).

Dia menandaskan seharusnya uang itu juga digunakan untuk penyelidikan. “Saya sudah lapor empat kali, bulan Maret, Juni, dan Agustus 2009. Terakhir Maret 2010,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini.

Yunus menjelaskan bahwa uang sebesar Rp25 miliar bukan hanya transaksi dari dua pihak, yaitu PT Megah Cipta Garmindo dan Roberto. “Tidak hanya transaksi dari dua pihak, namun ada juga banyak pihak lain,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah uang Rp25 miliar itu terlalu banyak jika hanya dari dua orang. “Uang dari perorangan, itu banyak. Dua itu terlalu sedikit,” pungkasnya.
(ton)

text TEXT SIZE :
Share
Insaf Albert Tarigan - Okezone
Istana Negara (Foto: Koran SI)

JAKARTA- Pihak Istana menegaskan tidak berada dibalik kebijakan penetapan status tersangka kepada Susno Duadji dalam kasus pencemaran nama baik sejumlah perwira tinggi Mabes Polri.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (24/3/2010). “Penetapan Tersangka Pak Susno bukan campur tangan Presiden,” ujarnya.

Presiden, sambung Julian, memang sudah mendengar kabar penetapan status tersangka kepada Susno. Namun tidak jelas, apakah atas laporan langsung dari Kapolri atau dari sumber lain.

“Apakah dari Kapolri langsung, saya tidak tahu. Staf khusus dan satgas saya kira melaporkan kepada presiden,” ujarnya.

Mabes Polri kemarin resmi menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka pencemaran nama baik Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas.

Susno menuding kedua perwira tinggi Polri di atas terlibat dalam praktek mafia kasus pajak senilai sekira Rp24,6 miliar. Sejumlah nama penyidik dari kejaksaan juga ikut disebut terlibat dalam kasus ini, namun mereka tidak melaporkan Susno ke polisi.(ful)

JAKARTA- Pihak Kementrian Agama menjamin tidak ada kesalahan dalam kalender waktu salat yang sudah beredar luas di masyarakat.

Hal itu berarti waktu salat subuh yang ditentukan juga sudah tepat. Dalam artian, tidak terlalu pagi dan tidak terlalu molor dari waktu salat subuh.

“Kita bisa menentukan waktu salat dhuhur untuk 100 tahun yang akan datang dan mengetahui waktu salat dhuhur 100 tahun yang lampau. Kalau pun ada perbedaan itu hanya dalam hitungan detik,” ujar Dirjen Bimas Islam Nasarudin Umar kepada okezone di Jakarta, Rabu (24/3/2010).

Nasarudin menegaskan, Indonesia memiliki para ahli falak yang mumpuni. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ada kesalahan dalam penghitungan waktu salat. Proses penyusunan jadwal salat pun telah melalui proses yang panjang dengen disertai verifikasi yang valid.

“Jadi kalau ada yang mengatakan jadwal salat subuh kita terlalu pagi malah kita pertanyakan apa dasarnya,” tandasnya.(ful)

Jakarta - Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mempertanyakan langkah Polri dalam mengusut kasus staf Pajak Gayus Tambunan yang hanya mempidanakan Rp 395 juta dari total rekening Rp 25 miliar. Alasannya uang yang mencurigakan bukan hanya senilai Rp 395 juta.

"Yang jelas kita pertanyakan kenapa yang jumlah itu tidak dimasukkan dalam perkara. Kenapa bisa seperti itu?" kata anggota Satgas Yunus Husein di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (24/3/2010).

Dalam jumpa pers Jumat (19/3), Mabes Polri menegaskan dari simpanan Gayus Rp 25 miliar, hanya ada aliran 2 aliran dana yang mencurigakan yakni dari PT Megah Citra Jaya Garmindo dan Roberto Antonius yang totalnya mencapai Rp 395 juta. Sedang sisa uang disebut Polri sebagai milik teman bisnis Gayus, Andi Kosasih.

Yunus mengaku, dulu dia sudah melapor sampai 4 kali ke polisi terkait adanya dana mencurigakan itu. "Harusnya digunakan untuk penyelidikan. Saya sudah 4 kali laporan," sesalnya.

Namun Yunus enggan berkomentar mengenai aliran dana Rp 24,6 miliar yang ditarik dari rekening itu. "Saya tidak melihat itu," tutupnya.

(ndr/nrl)

JAKARTA - Isyarat Demokrat dan PDIP akan bergandengan tangan semakin kuat. Sinyal itu datang dari staf khusus presiden bidang informasi Heru Lelono. Heru merupakan orang kepercayaan SBY, namun sebelumnya dikenal sangat dekat dengan Megawati.

"Saya yakin 90,99 persen Demokrat dan PDIP akan segera bergabung," kata Heru. Dia mengatakan, SBY dan Megawati harus mulai bergabung. Sebab, kata Heru, pada 2014 akan terjadi kerawanan luar biasa jika PD dan PDIP tidak bersatu.

Kunci bergabungnya dua kekuatan politik besar itu terletak pada dua tokoh utama dua partai tersebut, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Heru, mereka harus bersatu untuk menghindari perpecahan kelompok nasionalis.

"Saya punya harapan, SBY dan Bu Mega mungkin tidak akan jadi presiden lagi (pada 2014). Tetapi, keduanya masih tetap mewarnai politik di dalam negeri Indonesia sebagai tokoh bangsa. Untuk itu, mereka harus bersatu. Dan untuk bergabung, mestinya sejak sekarang," jelas Heru.

Apakah itu berarti PDIP bisa segera bergabung di pemerintahan? Heru tidak menjawab tegas. "Saya serahkan kepada mereka berdua (SBY dan Megawati) yang dulu sudah dibibit, kemudian putus karena mungkin ada masalah-masalah yang bersifat pribadi. Ini harus dicairkan kembali. Inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia dan itu sudah terbukti," kata Heru, yang mengklaim sebagai pihak yang mengenalkan SBY kepada Megawati. (sof/dyn/c6/tof)

JAKARTA - Suara sumbang Komjen Pol Susno Duadji tentang makelar kasus (markus) pajak di internal Polri menjadi peluru serangan balik bagi mantan Kabareskrim itu. Karir jenderal bintang tiga tersebut bahkan terancam di ujung tanduk. Setelah mantan anak buahnya di Bareskrim melaporkan Susno karena pencemaran nama baik, para jaksa kasus Gayus Tambunan akan menempuh hal yang sama.

Kemarin (22/3) Susno diperiksa secara maraton di Mabes Polri. Mantan Kapolda Jawa Barat itu baru keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung TNCC sekitar pukul 22.10. "Status saya terperiksa," katanya sebelum meninggalkan Mabes Polri.

Susno mengaku hanya diperiksa soal pernyataannya di berbagai media mengenai indikasi markus dalam perkara penggelapan pajak Gayus. Dia belum diperiksa soal pengaduan pencemaran nama baik. "Ini masalah profesi saja," ujarnya.

Pemeriksaan malam hari kemarin adalah lanjutan pemeriksaan pagi yang dimulai sejak pukul 9. Susno didampingi pengacara Henri Yosodiningrat. Pada pemeriksaan pagi, Susno keluar dari Mabes pukul 11 dan datang lagi pukul 18.30 WIB.

Menurut informasi yang dihimpun koran ini, penyidik Propam minta Susno kembali hadir pada Rabu nanti. Pemeriksaan tadi malam dilakukan karena Kapolri membutuhkan data lengkap untuk bertemu dengan Satgas Antimafia Kasus pagi ini. Rencananya, satgas bertemu dengan Kapolri pukul 9 pagi sebelum melapor kepada presiden sorenya.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan Propam untuk klarifikasi pernyataan Susno. "Misalnya soal uang Rp 24,6 miliar itu yang diisukan dibagi. Tapi, Pak Susno mengklarifikasi bahwa tidak ada ucapan itu (dibagi-bagi)," katanya.

Hasilnya, tambah Edward, menunggu tim tuntas menjalankan pemeriksaan. "Kita berharap secepatnya agar kasus ini tidak berlarut-larut. Data dari Pak Susno sangat berharga," ujarnya.

Secara terpisah, kemarin Kejagung mengadakan jumpa pers menyangkut pernyataan Susno. Jaksa peneliti perkara penggelapan dengan terdakwa Gayus Tambunan berencana melaporkan Susno. Tuduhannya pencemaran nama baik.

Rencana itu berkaitan dengan tudingan jaksa terlibat dalam pencairan dana Rp 25 miliar di Bank Panin yang sebelumnya diblokir. "Jaksa peneliti tidak pernah memberikan petunjuk agar blokir dibuka," kata Cirus Sinaga, salah seorang jaksa peneliti, saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung, kemarin.

Jaksa peneliti benar-benar terusik oleh pemberitaan yang menyebutkan keterlibatan jaksa. Bahkan, mereka dituding kecipratan suap Rp 9 miliar. "Tidak pernah kami berpikir untuk mengetahui (uang) itu, apalagi menerima. Saya atau kami (jaksa peneliti, Red) disuap, itu tidak ada," tegas Cirus.

Saat menyampaikan keterangan tersebut, tim jaksa peneliti perkara Gayus komplet. Selain Cirus, jaksa peneliti lain adalah Fadil Regan, Eka Kurnia, dan Ika Safitri. Turut mendampingi mereka adalah Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto.

Cirus mengaku sedih karena ada tuduhan suap tersebut. Hal itu, menurut dia, mencoreng dan menurunkan citra aparatur kejaksaan. "Kami menjadi rendah di depan pimpinan," katanya. Saat Cirus berbicara tentang kesedihan, jaksa Eka Kurnia menyeka air matanya.

Empat jaksa peneliti itu kini meminta izin kepada pimpinan kejaksaan untuk melakukan pengaduan tertulis atas dugaan pencemaran nama baik. Pengaduan akan diajukan melalui penyidik Mabes Polri.

Awalnya, Cirus tidak langsung menyebut Susno sebagai pihak yang akan dilaporkan. Alasannya, dia tidak mengetahui secara langsung pemberitaan di media. "Saya tetap memegang asas praduga tak bersalah. Saya akan kumpulkan barang bukti dulu," kilah Cirus yang kini menjabat Aspidsus Kejati Jateng itu.

Namun, saat didesak, Cirus tidak bisa memungkiri telunjuk akan diarahkan kepada jenderal bintang tiga Polri yang nonjob itu. "Katanya di TV, Pak Susno (yang mengatakan). Saya tidak lihat sendiri," urai jaksa yang menangani perkara Antasari dan Muchdi Pr itu.

Jika benar mengajukan gugatan tersebut, mereka menyusul langkah Brigjen Raja Erizman (direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri) dan Brigjen Edmon Ilyas (mantan Dir II yang sekarang menjabat Kapolda Lampung).

Keduanya lebih dulu mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Susno dengan pasal berlapis. Misalnya, pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Ada juga pasal 310 ayat (1), pasal 311, pasal 319 KUHP. Dalam laporannya, beberapa barang bukti seperti kutipan-kutipan di media cetak dan elektronik dilampirkan.

Selain gugatan pencemaran nama baik, Cirus mengatakan, tidak tertutup kemungkinan melakukan gugatan perdata. "Kalau asal (bicara) seperti ini, betapa hancurnya perasaan penegak hukum," katanya.

Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto menambahkan, gugatan yang akan diajukan bersifat perseorangan terhadap perseorangan. "Bukan institusi terhadap institusi. Ini perseorangan. Sekarang baru minta izin pimpinan," ujarnya, meluruskan.

Dalam kesempatan itu, jaksa peneliti menguraikan kronologi perkara terdakwa Gayus. Awalnya, pada 7 Oktober 2009, jaksa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan tersangka Gayus. Dia disangka dengan pasal tindak pidana korupsi, pencucian uang (money laundering), dan penggelapan. Kemudian, jaksa menyatakan berkas belum lengkap dan memberikan petunjuk (P-19) pada 21 Oktober 2009.

Menurut analisis jaksa, Gayus seorang PNS pada Ditjen Pajak yang memiliki rekening Rp 25 miliar di Bank Panin. Itu dasar diberikannya tiga sangkaan. Namun, setelah dipelajari, dalam berkas perkara diketahui pemilik uang adalah Andi Kosasih, pengusaha properti dari Batam.

Andi dan Gayus bertemu tahun 2002 dalam sebuah penerbangan. Mereka sepakat bekerja sama mencari tanah untuk pembangunan ruko di Jakarta Utara. Total biaya USD 6 juta. Mereka membuat perjanjian tertulis pada 25 Mei 2008. Dana itu diserahkan secara tunai dalam enam tahap.

Rinciannya, USD 900 ribu pada 1 Juni 2008, USD 650 ribu pada 15 September 2008, USD 260 ribu pada 27 Oktober 2008, USD 200 ribu pada 10 November 2008, USD 500 ribu pada 10 Desember 2008, dan USD 300 ribu pada 16 Februari 2009. Total yang sudah diserahkan USD 2.810.000. "Menurut keterangan mereka, (perjanjian) itu didaftarkan ke notaris," kata Cirus.

Namun, jaksa mencurigai adanya dana Rp 370 juta dari pihak ketiga, yakni PT Mega Karya Garmindo (MKG), untuk pengurusan pajak. Uang masuk dua tahap melalui rekening Bank BCA, yakni Rp 170 juta pada 21 September 2007 dan Rp 200 juta pada 15 Agustus 2008. Selain itu, PT tersebut sudah bubar. "Pengurusan pajak tidak dilakukan GT. Jaksa minta supaya Rp 370 juta disita. Ini masuk penggelapan," jelas Cirus.

Kemudian, dalam sidang di PN Tangerang, jaksa memberikan tuntutan hukuman pidana satu tahun dengan masa percobaan satu tahun. Alasannya, uang tersebut belum dinikmati dan masih ada dalam rekening. Tapi, majelis hakim memvonis bebas Gayus. "Atas putusan tersebut, jaksa akan mengajukan kasasi," imbuh Didiek Darmanto. (fal/rdl/jpnn/c1/iro

JAKARTA - Tumpak Hatorangan akhirnya resmi melepas jabatan sebagai Plt ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat keputusan presiden (keppres) sudah diterimanya kemarin (22/3). ''Saya sudah terima keppres hari ini. Saya jadi demisioner,'' kata Tumpak di gedung KPK kemarin (22/3).

Keppres No 33/P Tahun 2010 tentang Pemberhentian Tumpak sebagai Ketua KPK diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Maret lalu. Keppres pemberhentian itu diberikan karena Perppu Plt KPK yang diterbitkan presiden ditolak dalam sidang paripurna DPR awal Maret lalu.

Tumpak menyadari, posisinya di KPK hanyalah pejabat sementara. Karena itu, lengsernya dia dari KPK hanya soal waktu. ''Saya kembali lagi ke habitat. Naik gunung, bertapa lagi,'' ujar Tumpak lantas tersenyum. Selama di KPK, kata Tumpak, ada 53 kasus yang ditangani. Beberapa sudah masuk ke sidang.

Menurut Tumpak, KPK tak perlu lagi mencari orang untuk posisi yang ditinggalkannya. Sebab, empat pimpinan sudah cukup untuk mengoperasikan mesin pemberantasan korupsi. Apalagi, sisa waktu pengabdian di KPK tak banyak. Tahun depan masa jabatan semua pimpinan sudah tandas. ''Saya kira tidak perlu sekarang mencari orang baru. Menjelang 2011 saja sekaligus memilih lima pimpinan untuk periode selanjutnya,'' jelasnya.

Tumpak menambahkan, waktu yang diperlukan ketua baru untuk menyesuaikan diri tidak sebentar. Prosesnya panjang. Mulai mempelajari kasus, menyesuaikan diri, hingga beradaptasi dengan sesama personel di internal KPK. Saat menjadi Plt ketua KPK, Tumpak agak mudah menyesuaikan karena pernah menjadi pimpinan KPK di periode sebelumnya. ''Kalau saya kan memang mantan pimpinan KPK,'' ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengatakan, dengan keluarnya Tumpak, empat pimpinan yang tersisa bakal bergantian menjadi ketua. ''Mungkin sebulan sekali akan ada Plh ketua KPK,'' ujar Bibit. Seperti diwartakan, pemerintah bakal membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK. DPR juga mendesak kepada presiden agar segera memberikan dua nama untuk diseleksi di gedung dewan.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan dengan mundurnya Tumpak, pemerintah harus secepatnya mengambil keputusan. Apakah membiarkan KPK dengan empat pimpinan sampai akhir periode atau segera mencari penggantinya. ''Kalau ingin mencari pengganti Tumpak, tentu pemerintah harus segera membentuk panitia seleksi untuk menjaring calonnya,'' kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, mundurnya Tumpak akan membawa citra positif bagi KPK. Setidaknya, tudingan miring bahwa KPK kerap melaksanakan agenda ''pesanan istana'' akan berkurang. Misalnya, dalam penyelidikan kasus bank century. ''Saya sendiri berharap kepemimpinan kolegial KPK tidak punya beban psikologis lagi dalam merespons skandal Bank Century,'' tegasnya. (aga/pri/c7/iro)

JAKARTA - Pelaksanaan ujian nasional (unas) hari pertama kemarin (22/3) masih diwarnai beragam persoalan. Hal tersebut tecermin dari banyaknya pengaduan yang dicatat tim Kemendiknas. Total, ada 417 laporan yang masuk. Sepuluh di antaranya merupakan pengaduan terkait dengan kebocoran soal unas di berbagai daerah.

Laporan itu, antara lain, tertukarnya soal bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris di Bali dan rusaknya naskah soal di Jogjakarta. Ada pula pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh salah seorang guru bahasa Indonesia di Bandung yang ikut menjaga ujian mata pelajaran tersebut.

Indikasi kebocoran juga mewarnai pelaksanaan unas seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tawar-menawar soal di Sumbar oleh beberapa pihak terhadap siswa.

Mendiknas M. Nuh mengatakan, untuk mengantisipasi kebocoran, pihaknya telah menyiapkan soal khusus. "Soal itu menjadi pengganti yang bocor atau rusak," terangnya di sela sidak kemarin. Menurut dia, soal khusus merupakan bagian dari rencana B yang dirancang Kemendiknas agar unas berjalan lancar. "Dengan begitu, soal yang bocor akan dikeluarkan untuk ujian ulangan," papar dia.

Fokus distribusi soal khusus itu adalah daerah yang terkategori hitam dalam tingkat kejujuran. Soal tersebut juga akan diberikan kepada peserta ujian yang mendapatkan kompensasi. "Misalnya, siswa yang menjadi wakil Indonesia dalam perlombaan badminton di Malaysia," ujarnya.

Menanggapi berbagai persoalan di lapangan, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan berupaya mengatasi. "Untuk LJUN yang rusak, panitia segera mengopinya. Demikian pula soal ujian bahasa Indonesia yang tertukar dengan bahasa Inggris," ucap dia.

Djemari menambahkan, siswa yang terbukti berbuat curang akan didiskualifikasi. "Ujian utamanya dibatalkan. Tapi, dia tetap diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan," ujar Djemari.

Kepala Balitbang Mansyur Ramli mengatakan, isu kebocoran soal terjadi di Aceh dan Sumbar. "Di Sumbar terjadi tawar-menawar soal. Tapi, soal itu belum bisa dipastikan bocor. Bisa jadi soal tahun lalu yang diubah," terang dia. Pihaknya telah menyerahkan kepada polda untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kemendiknas juga siap memberikan sanksi bila siswa terbukti membeli soal.

Terkait dengan tertukarnya soal di Bali, papar Mansyur, gubernur setempat telah me-warning percetakan yang ditunjuk. "Gubernurnya mengatakan akan menunda pembayaran tendernya. Sesuai dengan SOP, percetakan memang harus diberi sanksi," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono bersama Mendiknas M. Nuh mengawali pelaksanaan unas hari pertama dengan sidak di beberapa sekolah. Jujukan pertama adalah SMAN 70 Jakarta. Selama kurang lebih 30 menit, Boediono meninjau pelaksanaan unas di sekolah yang berlokasi di kawasan Blok M itu. Dia juga berdialog dengan siswa. (kit/nuq/c11/oki)

Padang (ANTARA News) - Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas Padang, Prof.Dr.Elwi Danil mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus dugaan mafia kasus di Mabes Polri seperti yang dibeberkan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji.

"Karena kasus tersebut menyangkut penyelenggara negara, maka menjadi tugas KPK mengusutnya," kata Elwi di Padang, Senin.

Dekan Fakultas Hukum Unand itu mengatakan, sebagai indikasi pelanggaran hukum, apa yang disampaikan Susno harus direspons KPK.

Namun, katanya, apa yang dilakukan Mabes Polri pada Senin ini dengan memeriksa Susno, boleh-boleh saja.

"Pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri terhadap Susno wajar, karena itu merupakan prosedur tetap di tubuh Polri untuk klarifikasi tentang apa yang diungkapkan Susno kepada publik," kata Elwi.

Namun demikian, ia berharap Mabes Polri tidak mengalihkan kasus ini pada persoalan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Susno.

"Substansinya adalah, apa yang disampaikan Susno kepada publik. Apa yang disampaikan itu harus dibuktikan kebenarannya atau tidak oleh KPK. Kalau tidak terbukti secara hukum, baru polisi bereaksi. Artinya, siapa yang dicemarkan bisa melaporkan," katanya.

Karena itu, menurut Elwi, tidak ada gunanya Polri bereaksi berlebihan dengan mengeluarkan bantahan-bantahan.

"Tidak perlu berbantah-bantahan, dan saling menyudutkan. Sebab hal itu semakin memperlihatkan tidak baiknya citra polisi di mata masyarakat, dan semakin meyakinkan masyarakat bahwa di tubuh Polri banyak masalah," katanya.

Ditanya dari mana mulai mengusut kasus ini, Elwi mengatakan, KPK harus mulai dari laporan yang disampaikan Susno kepada Satgas Mafia Hukum.

Susno sebelumnya secara berani mengungkapkan, ada dugaan mafia kasus dalam penyidikan kasus pajak di Mabes Polri. Pada Senin (22/3), Susno harus memenuhi panggilan Propam Mabes Polri, terkait kasus dimaksud.

Pada Senin, Susno memenuhi panggilan Mabes Polri terkait kasus itu.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang, pemeriksaan itu untuk mengklarifikasi pernyataan Susno di media perihal mafia kasus di Mabes Polri.

Pemeriksaan dilakukan Divisi Propam itu bukan terkait dugaan penghinaan dan penistaan lembaga Polri oleh Susno. (O003/K004)

akarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah hendaknya segera menyikapi mundurnya pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean.

"Apakah pemerintah akan tetap membiarkan KPK dipimpin oleh empat orang pimpinan yang ada hingga akhir periode pada 2011 atau segera mencari pengganti Pak Tumpak," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin.

Dikatakannya, jika pemerintah ingin mencari pengganti Tumpak Hatorangan, hendaknya segera membentuk panitia seleksi untuk menjaring para calon.

Jika panitia seleksi segera dibentuk dan bekerja, kata dia, maka para calon hasil seleksi dari panitia seleksi bisa segera dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR.

Menurut Bambang, posisi Tumpak Hatorangan sebagai Plt. Ketua KPK sering menjadi anggapan negatif dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melaksanakan agenda pesanan Istana.

"Dengan mundurnya Tumpak dari KPK diharapkan anggapan negatif tersebut juga bisa hilang," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Bambang berharap, KPK ke depan baik dipimpin oleh empat orang pimpinan yang ada atau ditambah satu pimpinan lagi dapat bekerja lebih baik, lebih jujur, dan independen, dalam membongkar kasus-kasus besar.

Dalam APBN Perubahan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, kata dia, diusulkan ada kenaikan anggaran untuk pegawai baru sebesar Rp32,4 miliar.

Anggaran KPK pada APBN murni 2010 sebesar 426,4 miliar naik Rp32,4 miliar (7,6 persen) pada APBN Perubahan menjadi Rp458,8 miliar.

Dari empat pimpinan KPK, dua di antaranya adalah Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan dan Pengawasan Internal yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Dua lainnya adalah Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan dan Pengawasan Internal yakni Muhammad Jasin dan Haryono Umar.

akarta (ANTARA News) - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melayangkan somasi kepada pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, agar segera mundur dari jabatannya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung KPK di Jakarta Selasa malam mengatakan, Tumpak diminta melepaskan jabatannya karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Parppu) nomor 4 tahun 2009 yang menjadi dasar pengangkatannya telah ditolak oleh DPR RI.

"Berkaitan dengan ditolaknya Perppu tersebut, kami meminta kepada Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean untuk mengundurkan diri," kata Boyamin.

Menurut Boyamin, tanpa Perppu tersebut, keberadaan Tumpak di KPK tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, jika Tumpak tetap berada di KPK dan menerima gaji serta fasilitas sebagai pimpinan KPK, maka hal itu bisa berujung pada alokasi keuangan negara yang salah.

"Pengunduran diri ini penting untuk menghindari penyimpangan anggaran seminimal mungkin," kata Boyamin.

Boyamin membenarkan bahwa pengunduran diri Tumpak harus didahului pencabutan Perppu dan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Tumpak sebagai pelaksana tugas ketua KPK.

Namun, kata Boyamin, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur batas waktu bagi presiden untuk mencabut Perppu setelah Perppu tersebut ditolak oleh DPR.

Oleh karena itu, Boyamin mengatakan, perlu ada terobosan hukum dalam kasus tersebut.

Pada hari yang sama, Aliansi Parlemen Jalanan juga menyuarakan desakan serupa.

Dalam aksinya di depan Gedung KPK, para anggota aliansi meminta Tumpak untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai keberadaan Tumpak di KPK tidak memiliki dasar hukum karena Perppu sudah ditolak oleh DPR.

Sebelumnya, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, penolakan Perppu penunjukan pelaksana tugas sementara KPK harus diikuti dengan pencabutan Keputusan Presiden pengangkatan dirinya.

"Tentunya keputusan presiden yang dilandasi oleh Perppu itu harus dicabut, yaitu keputusan presiden yang mengangkat kami sebagai ketua dan pimpinan KPK sementara, itu menurut saya sah-sah saja," kata Tumpak.

Dia menjelaskan, pencabutan Keputusan Presiden itu harus didahului dengan pengajuan Rancangan Undang-undang tentang pencabutan Perppu yang telah ditolak oleh DPR.

Tumpak menerima penolakan Perppu oleh DPR. Menurut dia, DPR telah menempuh jalur konstitusional untuk mengambil keputusan itu.

Dia juga memahami posisinya adalah pimpinan KPK yang bersifat sementara. "Sejak awal saya tahu konsekuensi itu. Kehadiran saya di sini adalah sementara," katanya.

Tumpak menjabat di KPK bersama dua pelaksana tugas sementara yang lain, yaitu Mas Achmad Santosa dan Waluyo. Mereka menjadi pimpinan KPK berdasar Perppu nomor 4 tahun 2009.

Dalam perkembangannya, posisi Mas Achmad Santosa dan Waluyo digantikan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kembali ke KPK setelah terjerat kasus hukum.

Sementara itu, Perppu yang melandasi pengangkatan Tumpak, Mas Achmad, dan Waluyo ditolak oleh DPR.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah untuk segera mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pencabutan Perppu tersebut.

"Saya kira sebaiknya segera pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang pencabutan," kata Jimly setelah bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK.

Beberapa kalangan berpendapat, penolakan Perppu itu berdampak pada keberadaan Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai pelaksana tugas sementara Ketua KPK.

Menurut Jimly, Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, pencabutan Perppu harus dilakukan melalui penerbitan Undang-undang tentang pencabutan Perppu tersebut.

Pencabutan Perppu harus dilakukan jika DPR menyatakan tidak menerima Perppu tersebut. "Perppu kalau dinyatakan tidak diterima DPR, maka Perppu itu harus dicabut," katanya.

Menurut Jimly, Tumpak masih bisa memimpin KPK selama belum ada Undang-undang tentang pencabutan Perppu.

Hal yang sama juga dikatakan oleh mantan Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki. Dia menegaskan, Tumpak masih bisa menjabat di KPK sebelum ada pencabutan Perppu melalui Undang-undang.

Ruki menjelaskan, Undang-undang pencabutan itu bisa sekaligus mengatur konsekuensi pencabutan Perppu.

"Misalnya konsekuensinya adalah pak Tumpak harus meninggalkan KPK," kata Ruki.

Aturan pencabutan itu dimuat dalam pasal 25 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3) aturan itu menyatakan, "Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku."

Sedangkan ayat (4) menyatakan, "Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut."

JAKARTA, KOMPAS.com — Awal bulan Maret 2010 bakal menjadi momentum baru kehadiran Android di Indonesia. Android yang dimaksud bukan makhluk setengah robot setengah manusia, melainkan platform smartphone berbasis open source yang diperkenalkan Google. Bersamaan dengan pameran Mega Bazaar di Jakarta Convention Center, 3-7 Maret 2010, setidaknya akan ada enam handset berbasis Android yang sekaligus diluncurkan di Indonesia.

Handset tersebut masing-masing Sony Ericsson X10, Huawei U8230, LG GW620, HTC Hero, Motorola Milestone, dan Samsung Galaxy Spica. Keenam handset dari enam vendor kelas dunia itu akan dirilis oleh Indosat sebagai partner. Indosat juga melengkapi layanan khusus bagi pengguna Android berupa aplikasi-aplikasi berbasis Android melalui Android Aplication Store.

"Indosat memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan layanan berbasis Android di Indonesia," kata Guntur S Siboro, Chief Marketing Officer Indosat, dalam siaran persnya. Ia mengatakan, Indosat ke depan juga telah menyiapkan layanan khusus Android dan program kerja sama dengan para pengembang lokal untuk mengembangkan aplikasi.

Android sendiri merupakan sistem operasi bergerak (mobile) yang menggunakan versi modifikasi dari kernel Linux. Android memiliki berbagai keunggulan sebagai perangkat lunak berbasis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source) sehingga programmer bisa membuat aplikasi baru di dalamnya.

Selain itu, Android memiliki aplikasi native Google yang terintegrasi, seperti push email GMail, Google Maps, dan Google Calendar. Pada awalnya, Android dikembangkan oleh Android Inc, sebuah perusahaan yang kemudian dibeli oleh Google dan akhir-akhir ini dikembangkan oleh Open Handset Alliance.

Adapun Android Application Store adalah "toko virtual" yang menyediakan ribuan aplikasi, baik gratis maupun berbayar. Indosat menghadirkan Android Application Store sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan layanan yang terintegrasi di satu tempat yang dapat menampung kebutuhan pelanggan terkait aplikasi dan layanan Android dari Indosat.

Semua paket layanan tersebut akan dihadirkan di Indosat Android Expo pada Pameran Mega Bazaar di JCC 3-7 Maret 2010. Diskon khusus tersedia untuk pemesanan awal (pre-order) sudah bisa dilakukan pada 22-28 Februari 2010 di www.indosat.com/android.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji akhirnya mengaku dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka. Menurutnya, dalam istilah Propam, status terperiksa sama artinya dengan tersangka. Lalu mengapa jenderal bintang tiga itu bisa ditetapkan sebagai tersangka?

"Yang disalahkan dari saya adalah karena saya berbicara dengan wartawan dan wartawan menulis perkataan saya," katanya melalui pesan singkat kepada Persda Network di Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Alasan kedua, dikatakan Susno, tak lain karena sikapnya yang menyampaikan tentang adanya dugaan praktik mafia hukum di tubuh Polri kepada Satgas Pemberantasan Mafia hukum. "Itu dianggap mencemarkan nama baik Polri," lengkapnya.

Susno pun merasa percuma Satgas dibentuk oleh Presiden karena kenyataannya, dirinya justru disalahkan berbicara dengan Satgas. "Jadi kira-kira begini pesannya (Polri), markus Itu jangan diungkap loh," tandasnya.

Terkait pernyataannya yang membuat bingung wartawan hingga dirinya dianggap plin-plan soal statusnya itu, Susno mengatakan itu hanya karena kesalahpahaman persepsi redaksional bahasa di kalangan wartawan, umum, dan Polri. "Makanya belajar istilah di Polri. Kalau di Serse istilahnya tersangka, kalau di Propam istilahnya terperiksa. Itu sami mawon (sama saja). Ya sama saja. Beda istilah karena di Propam, penyelesaian tidak di pengadilan, tapi di komisi," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji mengaku miris mendengar pernyataan penasihat ahli Kapolri, Prof Kastorius Sinaga. Kastorius mengungkapkan, Susno merupakan jenderal yang licik, picik, dan kotor karena menghalalkan segala cara untuk menarik simpati masyarakat dan kemudian membuat kesan mantan Kapolda Jawa Barat itu teraniaya.

"Saya miris mendengarnya. Beliau (Kastorius) mengatakan saya perilakunya tidak baik, mencari popularitas, dan pura-pura diancam. Itu semua tidak benar," kata Susno saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Lebih lanjut, Susno secara tegas mengatakan bahwa pernyataan Kastorius itu sudah termasuk pelanggaran pencemaran nama baik. "Itu pencemaran nama baik," katanya. Dia juga menganggap pernyataan Kastorius itu sebagai upaya pengalihan isu dari tudingan yang dilontarkan Susno sebelumnya. "Itu biasa pembalikan isu. Semua orang tahu siapa itu Kastorius. Ingin memecah perhatian saya," timpalnya.

Sebelumnya diberitakan, penasihat hukum Kapolri, Prof Kastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa ancaman pembunuhan melalui SMS yang didengungkan Susno pasca-dirinya menjadi saksi meringankan bagi Antasari Azhar hanyalah rekayasa dari sang jenderal.

SMS itu, setelah melalui pelacakan siapa pengirimnya dengan menggunakan alat pelacak yang sama dengan yang digunakan tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror untuk melacak teroris, diketahui dikirim oleh keluarga Susno sendiri, yaitu Rahmat Rohadi.

"Artinya, itu adalah rekayasa. Setelah Bareskrim melacak melalui alat pendeteksi SIM card, yang memang sudah berpindah-pindah orang dekatnya, keluarganya Susno sendiri. Otomatis itu diketahui Susno. Karena dia kan keluarganya. Masak dia tidak tahu," tuding Kastorius Sinaga kepada Persda Network, Jakarta, Senin (22/3/2010).

Awal pelacakan SMS ini didasari atas adanya pengakuan Susno bahwa dirinya diancam dibunuh lewat SMS gelap. Mengetahui ancaman itu, petinggi Polri mengaku merasa kaget bukan kepayang. Pasalnya, seusai dia membuat pengakuan tersebut, tiba-tiba Susno menjadi pusat perhatian dan mendapat dukungan publik.

Saat ada pengakuan pembunuhan terhadap Susno dan adanya rencana pemeriksaan terhadap jenderal bintang tiga itu, kontan petinggi Polri merasa sebagai pihak yang disudutkan dengan banyaknya cemooh kepada pihak Polri.

Menurut Kastorius, upaya seperti ini adalah upaya yang picik. "Ini kotor, ini sangat licik dan picik sekali," cetusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menyambut baik mundurnya Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, dari jabatannya. Mundurnya Tumpak harus segera direspons oleh pemerintah.

"Apakah tetap membiarkan KPK dengan empat pimpinan hingga akhir periode atau segera mencari pengganti Tumpak dengan lekas membentuk panitia seleksi untuk menjaring calonnya?" kata Bambang kepada Kompas.com, Selasa (23/3/2010).

Secara mengejutkan, Bambang menyebut salah satu figur yang dinilainya cocok untuk menggantikan Tumpak. Siapa dia? "Salah satu yang memiliki peluang adalah Susno Duadji," ujarnya.

Nama Susno memang tengah ramai diperbincangkan menyusul pernyataannya mengenai keberadaan makelar kasus pajak di Mabes Polri. Namun, Bambang tak menyebutkan alasannya bahwa mantan Kabareskrim itu dianggap layak masuk ke jajaran pimpinan KPK.

Dengan mundurnya Tumpak dan akan digantikan oleh figur lain yang dinilai tak ada relasi dengan istana, Bambang mengungkapkan, hal itu bisa mengikis tudingan miring bahwa KPK kerap melaksanakan agenda "pesanan" Istana.

"Kami berharap, KPK ke depan dapat bekerja lebih jujur dan tetap bernyali. Dengan berakhirnya kepemimpinan Pak Tumpak, saya berharap kepemimpinan kolegial KPK tidak punya beban psikologis lagi dalam merespons skandal Bank Century," kata politisi Golkar ini.

Ia menilai bahwa penanganan KPK terhadap kasus Bank Century selama ini hanya beretorika untuk sekadar menjaga citra dan tak menunjukkan perkembangan berarti.

By Ceci Connolly
Washington Post Staff Writer
Tuesday, March 23, 2010; A01

It was the Barack Obama the American public rarely sees -- irritated and wondering if he had arrived at the moment of defeat. Shortly after 6 p.m. on Jan. 19, with a political crisis about to explode, the president summoned the two top Democrats in Congress to the Oval Office for a strategy session. House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) sat alongside Senate Majority Leader Harry M. Reid (D-Nev.), the tension in the room acute.

Obama wasn't waiting for the polls to close in Massachusetts at 8 that evening. He already knew that his Democratic Party was about to suffer an embarrassing loss. In the bitterest of ironies, the Senate seat held for nearly 47 years by Democrat Edward M. Kennedy, who had been the leading voice in Congress for universal health care, was about to fall into Republican hands.

Now the president was asking members of his assembled brain trust: What were they going to do?

Although they shared Obama's desire to vastly expand the nation's health-care system, they were divided over how to salvage his signature policy proposal.

Mathematically, Scott Brown's impending victory would deny Democrats a filibuster-proof majority in the Senate. With only 59 votes loosely under his control, Reid wanted the House to adopt the version of the health-care bill that had barely squeaked through the Senate on Christmas Eve.

No way, said Pelosi.

"The Senate bill is a non-starter," she said. "I can't sell that to my members."

Pelosi lectured the others about the political realities of the House: Her Democratic troops did not trust the Senate, and she would face a mutiny if she asked them to do what Reid was suggesting.

They talked over each other, round and round, repeating the arguments Obama had heard for weeks.

"Let me finish," he broke in.

This was not how the president had envisioned things. He was just one day away from celebrating his first year in office. By now, he was to have signed into law a landmark bill guaranteeing health care to every American, the broadest piece of social policy legislation since President Lyndon B. Johnson's Great Society.

Instead, he was confronting the very real prospect of failure on an equally grand scale.

The remarkable change in political fortunes thrust Obama into a period of uncertainty and demonstrated the ability of one person to control the balance of power in Washington. On Jan. 19, that person seemed to be Brown.

But as the next 61 days would show, culminating in Sunday night's historic vote, the fate of the legislation ultimately rested in the hands of Obama, who in the hours before Brown's victory was growing increasingly frustrated as Pelosi detailed why no answer was in sight.

There went health-care reform.

There went history.

"I understand that, Nancy," he finally snapped. "What's your solution?"

* * *

Panic. Despair. Back stabbing. Recriminations. Calibrations and recalibrations.

From the evening hours of Jan. 19 to Tuesday's bill-signing ceremony, Washington has been in full soap-opera mode, including the grandiose declarations made since Sunday night.

"Just think," Pelosi said as the House neared its vote, "we will be joining those who have established Social Security, Medicare and now, tonight, health care for all Americans."

Said Obama after the 219-212 vote: "In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream." He added: "Tonight, we answered the call of history as so many generations of Americans have before us. When faced with crisis, we did not shrink from our challenge -- we overcame it. We did not avoid our responsibility -- we embraced it. We did not fear our future -- we shaped it."

Republicans viewed the action differently.

"With all this euphoria that's going on, this inside-the-Beltway, champagne toasting and all that, outside the Beltway, the American people are very angry," Sen. John McCain (Ariz.) said Monday. "And they don't like it. And they're going to try to repeal this. And we are going to have a very spirited campaign coming up between now and November. And there will be a very heavy price to pay for it."

But the rhetoric only hints at the drama that unfolded behind the scenes in the effort to pass legislation that will extend insurance coverage to 32 million Americans and dramatically alter how health care is provided. This account -- based on exclusive interviews with a dozen lawmakers, lobbyists and high-ranking administration officials -- highlights some of the key moments in the final push, from the chaotic arm-twisting at the end to a futile attempt at bipartisanship that began in the wake of the Jan. 19 meeting.

As Pelosi and Reid left the White House that night, the administration was coming to the conclusion that its fatal mistake had been giving up so much control to Congress. Although the strategy was intended to correct the mistakes President Bill Clinton made in 1993 when his wife's task force wrote a health-care bill in secret, the Obama White House belatedly realized that the months of delay, closed-door negotiations and special deals had tarnished the effort and a president who won office by promising to change the way Washington operates.

And so came the first attempt at a retooled strategy: a commander in chief back in charge. Obama would still need Pelosi and Reid to deliver votes, but this time the White House intended to steer more aggressively.

"In 2010, the president has to look like he is leading the process," communications director Dan Pfeiffer said in a staff meeting. The goal is to "change the narrative" from the horse trading on Capitol Hill to "Obama finally taking charge of health reform."

* * *

On Jan. 29, Obama traveled to Baltimore for a rare appearance with House Republicans. The televised give-and-take showed him at his best, and it gave a psychological boost to his White House team, including his chief of staff, Rahm Emanuel, who proposed that Obama hold a bipartisan summit, much like the successful summit on welfare reform that Clinton had held in 1995.

Obama, who felt particularly stung by critics who said he had broken his pledge to air the health-care debate on television, immediately embraced the summit concept. It would be a chance to reset the effort, display his willingness to accept Republicans' ideas and claim -- albeit more for show than substance -- that he was crafting a "new" bill that was not sullied by the deals struck in Congress.

Privately, some of his key aides had doubts, such as health-care adviser Nancy-Ann DeParle and legislative liaison Phil Schiliro. They felt that they had tried for nearly a year to reach out to a handful of Republicans, with no success. Why give the GOP another opportunity to delay?

But Obama viewed the summit as a fresh chance to sell the public on his vision and highlight what he considered shortcomings in the Republican proposals. At a meeting in the Roosevelt Room shortly after returning from Baltimore, he ridiculed health-care legislation sponsored by House Minority Leader John A. Boehner (R-Ohio).

"Covering 3 million people is not our goal," Obama reminded aides.

Emanuel, who served in the Clinton White House, raised the prospect of scaling back the bill, a theme he had struck several times over the previous year. As the architect of many small-bore initiatives in the Clinton era, Emanuel had periodically argued that it was "better to get points on the scoreboard" with modest legislative success than to have nothing.

After the defeat in Massachusetts, he again asked aides to run the numbers on smaller-scale alternatives -- as a fallback, at least. Most of the scenarios envisioned spending $150 billion to $500 billion over a decade and would focus on coverage for young adults or families with young children.

Obama considered what Emanuel was saying. For days, he had been hearing Pelosi warn that she could not round up the votes for the Senate bill. The speaker was one of the most skilled vote-counters in history; her assessment carried weight.

But Obama knew she was one of history's most skilled vote-getters as well. More than anyone else, in fact, she had been the reason the House passed its health-care bill in November.

The first House tally had been close, with just two votes to spare, and it was headed for defeat until an extraordinary day just before when Pelosi, confronting a major rift over federal funding for abortion, called together the female Democrats in the House and said, "We're standing on the brink of doing something great. I'm not letting anything stand in the way of that."

And she didn't. All day long, she shuttled from one meeting to another in the warren of offices that make up the speaker's suite. In one, she met with the people who could tip the balance on the last few votes she needed: antiabortion lawmakers, as well as lobbyists for Catholic bishops.

In another room were her abortion rights allies. She showed them her tally sheets. "I don't have the final votes for passage," she said. "I don't know what to do."

In reality, she did know what to do, and soon it became clear to her closest friends that she was willing to accept tight abortion limits in the bill, which meant a vote for health-care legislation would mean a vote for restrictions they so loathed.

The women became furious. Voices were raised. Rep. Louise M. Slaughter (D-N.Y.), a close friend of Pelosi's, lamented about "all the women we were just throwing under the bus" and called it "a betrayal of all the women that had fought for this for so long." Pelosi, according to two participants, had tears in her eyes. But she got the votes -- that time.

"Maybe we just can't get there," Obama said now to his advisers. But let's at least try.

"We're so close," he said. Bills have passed the House and Senate. "We're right there. Even if we are within the realm of possibility, we should go for it."

* * *

If Obama was beginning to reassert control behind the scenes, the message was more muddled in public. Although he continued to say he was determined to see lawmakers pass the legislation, he offered scant ideas for how they might do so.

On Capitol Hill, where fears of a wipeout in the November midterm elections were coursing through the Democratic ranks because of the upset in Massachusetts, lawmakers grumbled that Obama was still leaving the hard work to them.

The president decided to meet them halfway -- literally.

On Feb. 3, his limousine made the short ride down Pennsylvania Avenue to the Newseum, the modernist structure just a few blocks from the Capitol. In a televised session with Senate Democrats, Obama delivered a message of solidarity, assuring the beleaguered lawmakers: "I'm there in the arena with you."

He and the press corps left. Another triumph, it seemed. But then the tensions exploded.

Sen. Al Franken (D-Minn.) launched into a tirade against David Axelrod, a senior White House adviser and one of Obama's closest confidants.

"I have been in a slow burn here, a slow burn!" the lawmaker hollered from the last row of the meeting room. "I'm just livid."

Lacing his commentary with profanity, Franken complained that the health-care campaign had been lackluster and leaderless, particularly in the tentative period since Brown's victory.

"Goddamn it, what's the deal here?" he said, as colleagues, their spouses and aides looked on. "You're talking platitudes, and we have to go home and defend ourselves. We're getting the crap kicked out of us!"

Axelrod, a laconic Chicagoan not prone to excitability, catalogued Obama's work over the past year.

"Add up the number of trips, speeches, radio addresses," he said. "I spend a good part of every day with him, and I know that he's still working hard on this issue."

Franken wouldn't relent.

"The president of the United States comes up here, you come here, and none of you are telling us what we're going to do about health care," he continued. "He should apologize to everyone here for his stupid idea during the campaign to put this all on C-SPAN."

To some in the room, Franken's outburst felt like theater from a longtime performer. But others were pleased that the former comedian was giving voice to the months of friction.

"There's a great deal of frustration that the president isn't getting the feelings that a lot of us are feeling," said Sen. Bill Nelson (D-Fla.). "The president needs to be more hands-on with the health-care bill."

"I assure you the president is getting that message," Axelrod replied. "We have a plan."

That prompted Sen. Carl M. Levin (D-Mich.).

"What is it? What exactly is the plan?" the former lawyer asked in a prosecutorial tone. "What is the strategy?"

Axelrod took the verbal punches -- until Franken questioned Obama's commitment to the bill they had spent 12 months selling.

"Al, you can say whatever you want, but don't tell me the president hasn't led on health care," Axelrod said. "This thing would have been dead 15 times before now if he hadn't been persistent and committed. I don't know anybody in my memory who has expended more of his own political capital on an issue than he has on this one."

"Then why doesn't he go over to the House and tell them to pass the Senate bill?" Franken said.

"Al, if you've got 218 votes in your pocket, hand me the list," Axelrod replied. "I will personally walk it over to the speaker and we can take care of this tomorrow. But I don't think she has that list in her pocket."

* * *

Late February. Obama continued his elusive search for bipartisanship.

In so many ways since taking office, he had seemed to be searching for the right balance between two versions of himself: Obama the idealistic community organizer, and Obama the pragmatic president who could abandon core principles in the drive to pass a bill.

His decision to hold the bipartisan summit was based in the belief that he could personally overcome the ferocious partisanship gripping Washington and woo at least a few Republicans -- or at least show he was trying.

It also brought together the two Obamas.

On Feb. 25, the president and 28 lawmakers squeezed around a giant square of tables in the Garden Room of Blair House. After more than seven hours of talking, the members of Congress grabbed their coats and raced for the doors.

Not Obama. He lingered behind, shaking hands, making one last pitch for his stalled initiative. After all the others were gone, he stepped into the brisk darkness and made the short walk across the street to the White House.

"There were some good things that came out of that," he told advisers in the Oval Office afterward. He said he wanted the final legislation to incorporate a handful of ideas Republicans raised during the session.

A few aides protested. Shouldn't they extract a few votes in return? "Let's bargain for these," one said.

Obama -- naively, some would say -- still held out hope for a couple of converts. "We're going to accept some of these," he said.

Over the following weekend, DeParle and other administration officials made overtures to several Republicans. They spoke to Rep. Peter Roskam (Ill.), who served with Obama in the state legislature. They conferred with Rep. John Shadegg (Ariz.) about ways to sell insurance across state lines and with Sen. Tom Coburn (Okla.) about his idea to hire undercover Medicare fraud investigators.

But it was too late. Republicans denounced the summit as an 11th-hour publicity stunt and declared that they would not help pass Obama's health-care bill, even if it did include some of their proposals.

Pelosi, meanwhile, had grown more bullish about her prospects in the House. Though the summit had not won over any Republicans, it had reassured some jittery Democrats that Obama was fully engaged in the fight.

The strategy of coming across as a leader appeared to be working. Heartened, Obama set on what would be the final course of his top domestic initiative.

During an appearance in the East Room on March 3, surrounded by doctors in white lab coats, he outlined a final health-care bill. The substance of his announcement was hardly newsworthy: The Obama proposal was largely the compromise measure negotiated in early January, before the election in Massachusetts, with a few Republican additions.

Far more significant was the strategic decision the president made to pursue a delicate procedural two-step that Emanuel and Deputy Chief of Staff Jim Messina had brought up soon after Brown's Senate victory. Step one: The House would adopt the Senate bill -- the very measure that Pelosi had called a "non-starter." Step two: The House would then approve a batch of changes in a separate budget "reconciliation" bill, which would require only a simple majority of 51 votes in the Senate, not the 60 needed to overcome a filibuster. Even with Brown added to the Republican side, there were still 59 Democrats in the Senate. More than enough.

Democrats, in other words, would go it alone.

* * *

A few hours after his speech in the East Room, Obama threw a party with an ulterior motive.

Under a 19th-century French chandelier, he and a few dozen lawmakers toasted the enactment of a law imposing "pay as you go" budget restrictions. As tuxedoed waiters passed hors d'oeuvres and a bartender poured drinks, Obama, Vice President Biden and a trio of senior advisers worked the room, moving from one clutch of Democratic deficit hawks to another.

The search for votes was on.

In one corner, Biden reminisced about the late congressman John P. Murtha (D-Pa.) with Democratic Reps. Jason Altmire (Pa.), Peter Welch (Vt.) and Lincoln Davis (Tenn.). The president ambled up to the group and praised the lawmakers' support of the legislation, dubbed paygo.

"This is so extraordinarily important for the country. We have to get back in fiscal balance," Obama said. "Paygo is the tool to help us."

But the real reason for the president's schmoozing quickly became evident. Looking toward Welch, an enthusiastic supporter of the health-care overhaul, he said: "And you know what else would help us with the deficit?"

Without missing a beat, Welch turned to Altmire, who voted against the bill in November but was on the fence in March.

"Yes," Welch said, "health-care reform."

Then Obama draped one arm over Altmire's shoulder, turned away from the others and leaned in close to his intended target.

"Peter's right, Jason," Obama said. "We have to do this. It is essential to bringing down the deficit."

Estimates by the independent Congressional Budget Office would soon show that the measure would reduce the deficit, Obama said, while the status quo "blows the deficit."

Altmire, more than most in Congress, understood the intricacies of health policy. As a congressional aide in the 1990s, he had worked on Clinton's failed effort and later became a hospital executive. He opposed the bill in November in part because it would not have gone far enough to control rising medical costs.

Obama saw that as his opening, pointing out to Altmire that the new version would create a Medicare cost-cutting commission.

Altmire reminded Obama that he had been to the congressman's district in western Pennsylvania, a conservative region where Republicans often win and the Roman Catholic bishop holds considerable sway.

"I want to represent my district," he said. "As you know, it is politically split."

As the president drifted toward a lectern to address the entire room, Emanuel cornered Altmire. The two went back to 2006, when Emanuel helped the former high school football star win his seat in Congress.

"Your constituents like you; you've built up a reservoir of goodwill," Emanuel said. "You have an opportunity before this vote to go back home and explain it to them."

Obama and Emanuel had made clear that they needed the votes of many of the lawmakers sipping cocktails that evening, even skeptics such as Altmire.

The conversations in the Blue Room however, were but a gentle hint of what was to come.

* * *

The day after the reception, Obama began his final, most intensive push to corral votes, a round-the-clock effort in which he delved into arcane policy discussions, promised favors, mapped out election strategy and, when all else failed, painted the grim portrait of what a weakened presidency would mean for Democrats and their lofty legislative ambitions.

He hit the road, rolling up his sleeves at boisterous rallies outside Philadelphia, St. Louis and Fairfax. He revived his attacks on the insurance industry, a strategy bolstered by the latest round of double-digit premium increases. His Cabinet members wrote op-ed pieces, while his political operatives coordinated a $7.6 million pro-reform advertising blitz in 40 congressional districts.

But it was the personal touch -- in carefully-tailored appeals -- that mattered the most in the closing days.

Some fence-sitters nearly drowned in presidential attention. The day after the party in the Blue Room, Altmire was back at the White House for a meeting with centrists in the New Democrat Coalition.

"The economy's going to turn around," Obama assured them. With time, he said, "this is going to be viewed as a good vote."

A few lawmakers chimed in to agree, but Rep. Adam Smith (D-Wash.) told Obama that the health-care bill wasn't selling well in some parts of the country. It wasn't simply a matter of "all hold hands and jump off the cliff together," he said, half in jest. "This is going to be difficult."

"If this was easy," the president replied, looking around the Oval Office, "you wouldn't be sitting here."

That same day, Obama faced a group of disappointed liberals, many of them supporters of a single-payer, government-run system. They had such high hopes that he would stick to his promise to create a public insurance option.

"This is a foundation," he told them. "Thirty-one million Americans will be covered under this. It's a beginning."

Most in the room had resigned themselves to the Obama compromise, but Rep. Dennis Kucinich (D-Ohio) refused.

"I'm concerned this is going to create a foundation for the increased privatization of the system," he said from a leather chair under a "Rough Rider" portrait of Theodore Roosevelt. "It's giving $70 billion to industry."

Kucinich left the White House saddened. He'd developed a bond with Obama during the 2008 Democratic presidential primaries and didn't enjoy saying no to his former rival. It appeared they were at an impasse.

The White House had better luck with Rep. Melissa Bean (D-Ill.). After one group meeting, Obama asked her to stay behind.

"Let me talk to my homegirl," he joked. They compared notes on their families -- both have two daughters. Then Obama made a gentle plea: "These reforms are really important."

A few days later, seated at the conference table in his spacious corner office, Emanuel was more direct, reminding Bean of the support he lent in her campaigns and why she came to Washington.

"You ran because you care about the deficit," he said. "This is north of $1 trillion in deficit reduction."

Bean wanted to see the final bill and a cost estimate.

"The Senate bill is stronger than the House bill, and you voted for the House bill," Emanuel countered.

"I'm glad you heard us," she replied.

"Melissa, name me once in the last six years you voted for a bill with more deficit reduction," he said. And, he added, if she opposed the health-care legislation, "don't ever send me another press release about deficit reduction" over 20 years.

On Monday, March 15, Obama began what aides hoped would be the final week in their year-long march. On the flight to a rally in Strongsville, Ohio, Obama rode in his private cabin with Kucinich.

Seated across a small table with a laptop beside him, Obama ticked off a litany of groundbreaking legislative achievements -- all of which, he argued, began small. Medicare, he said. Civil rights.

They hashed through the substance; Obama spoke about the tens of millions of uninsured Americans who would be covered under the bill. It was cordial, but they were still at loggerheads.

Finally, the president recalled that it was Kucinich, during the Iowa caucuses, who directed his delegates to back Obama on a second ballot. "Dennis, you were the only candidate to do that," he said.

Now, Obama said, his presidency was on the line. This wasn't about him, "but about our ability to get anything done."

On Capitol Hill, Pelosi was once again methodically working down her tally sheet, counting names in the hunt for the 216 votes she would need to deliver for Obama once again. She received a pleasant surprise on Wednesday, when Kucinich announced he had changed his position.

Kucinich's support was more than just one vote in the "yes" column; it was the start of the momentum the White House had been struggling to create.

In short order, the news rolled out in a steady, well-choreographed clip.

"Gordon, Markey, join no-to-yes" contingent, one announcement said. "Boccieri switches to yes." At the White House, confident aides stole time to watch the NCAA basketball tournament.

Obama, meanwhile, doused a brush fire with organized labor over changes to a new excise tax that unions did not like. In a chance encounter in an aide's office that was actually well planned out, Obama pulled AFL-CIO President Richard Trumka into the Oval Office.

"We're at the one-yard line. We've just got to get the ball in the end zone," the president said, imploring Trumka to hold his complaints for another day. "Rich, you've got to stay with me."

But not everything went their way, and Pelosi and Obama sweated into the weekend.

On Friday morning, Altmire e-mailed Emanuel. Despite the party on St. Patrick's Day at the White House, a sit-down with Emanuel, a few more phone calls from the president and three from Cabinet-level officials, Altmire planned to announce that he would vote no.

"Don't do it," Emanuel punched back on his BlackBerry. At 4 p.m., Altmire released his statement and at 7:30 Obama called once more.

"I want to give you something to think about before the vote," the president said gently into the phone. "Picture yourself on Monday morning. You wake up and look at the paper. It's the greatest thing Congress has done in 50 years. And you were on the wrong team."

Saturday. Two days left, and it was time for the closing strategy. Arm twist after arm twist, deal after deal, these last days played out so publicly that at some point amid the news conferences and speeches it started to feel like a compressed, frenetic rehash of the 14-month fight.

Protesters on the Capitol lawn. Rumors of enticements -- a Cabinet post, water access in California, money for NASA. More phone calls, more news conferences, frayed nerves, exhaustion.

At the Capitol, Pelosi was once again dealing with the specter of abortion funding, shuttling from office to office as she locked down the final votes. Not once, but twice, she had done what no other speaker could accomplish.

And Obama, once again, was ensconced in the White House contemplating the fate of his signature domestic initiative, a scene so familiar that it could have been Jan. 19 all over again. Would the House adopt the Senate bill?

But this time, instead of panic, instead of sniping and interrupting, there was, at the end, a win.

Here came health-care reform.

Here came history.

Staff researcher Alice Crites contributed to this report.

Post a Comment

The UK is to expel an Israeli diplomat over the use of 12 forged British passports linked to the murder of Hamas leader Mahmoud al-Mabhouh in Dubai.

Foreign Secretary David Miliband told the Commons there were "compelling reasons" to believe Israel was responsible for the passport "misuse".

He said: "The government takes this matter extremely seriously. Such misuse of British passports is intolerable."

Israel says there is no proof it was behind the killing in Dubai in January.

But Mr Milband said it was "highly likely" the Israeli secret service Mossad was involved and the fact that Israel was a close ally added "insult to injury".

Strong message

"Given that this was a very sophisticated operation, in which high-quality forgeries were made, the government judges it is highly likely that the forgeries were made by a state intelligence service," he said.

"We have concluded that there are compelling reasons to believe Israel was responsible for the misuse of the British passports."

BBC Middle East editor Jeremy Bowen said the expulsion sent a "very clear message" of British disapproval.

There can't be a greater violation of trust for one ally to abuse the passports of another ally
Sir Menzies Campbell

Expulsion 'a strong signal'

"It is a very big step for a government like the British to expel one of the diplomats belonging to one of its important allies," he said.

The British government has stopped short of accusing Israel of the murder, but Mr Miliband has previously demanded full co-operation with its investigation into how the passports were obtained.

The foreign secretary's statement indications from Britain's Serious Organised Crime Agency (Soca) that officers had found proof of the cloned passports.

Soca officers had travelled to Israel to speak to those whose passports were copied with new photographs inserted.

A spokesman for the Palestinian Hamas group said it welcomed the decision to expel the diplomat but wanted international efforts to track down the killers stepped up.

Former Liberal Democrat leader, Sir Menzies Campbell, said for a diplomat to be expelled, Israel must have had "some hand" in the matter, or had been unwilling to co-operate with Soca.

ANALYSIS
Tim Franks

Tim Franks, BBC News, Jerusalem

There is a clear Israeli desire to talk this argument down from one where it could damage the wider relationship.

As for the more general Israeli view, that is mixed. Many believe that there is a measure of slightly unconvincing righteous indignation from the countries whose nationals had their passports cloned. Those Israelis argue that Mahmoud al-Mabhouh was as much an enemy of the West, as of Israel.

But there are a good number of Israelis who also believe this was a cack-handed operation, which blew the identities of 27 valuable agents, and caused an unnecessary diplomatic stink.

He told BBC Radio 4's World at One programme: "It is very serious indeed... there can't be a greater violation of trust for one ally to abuse the passports of another ally."

Downing Street confirmed that the head of Britain's diplomatic service, Peter Ricketts, met Israel's ambassador to London, Ron Prosor, on Monday.

Last month Mr Miliband described the use of fake UK passports as an "outrage" and vowed that the inquiry would "get to the bottom" of the affair.

It is believed 12 fake British passports were used in the plot to murder Mr Mabhouh - the founder of Hamas's military wing - in his hotel room in Dubai on 19 January.

The names and details on the UK passports used by eight of the 12 suspects belonged to British-Israeli citizens living in Israel. All of them have denied involvement.

Dubai police have used CCTV footage to identify 27 alleged members of the team that tracked and killed Mr Mabhouh.

Other members of the hit squad travelled on fake Irish, French and Australian travel documents, Dubai police said.

Dubai officials said they were "99% certain" that agents from Mossad were behind the killing but Israel has said there is no proof its agents were involved.

Following his death, Mr Mabhouh's family said doctors who had examined him determined he had died after receiving a massive electric shock to the head. They also found evidence that he had been strangled.

Blood samples sent to a French laboratory confirmed he was killed by electric shock, after which the body was sent to Syria.

Thousands of people attended Mr Mabhouh's funeral at the Yarmouk Palestinian refugee camp, on the outskirts of Damascus in January.

In 1988 Britain expelled Israeli diplomat Arie Regev over a spying row. He was described by UK sources as a Mossad agent.

HELLO

By Dennis Romero, Monday, Mar. 22 2010 @ 12:28PM
Comments (5)
Categories: Hollywood, Over the Weekend, community

lindsay lohan.png
​After a horrible disaster in which Lindsay Lohan was told at a West Hollywood club Trousdale that should have to wait in line to enter like everyone else (we'll call this "Linegate"), Lohan indicated her great displeasure over the weekend with our fair metropolis, saying she prefers New York.

Lohan tweets that "I pick new york jus like Jay Z...... Wouldn't you?" Well, um, no. We like it here. But that's just us line-waiting hoi polloi. Lohan continues, via Twitter: "I've never been treated so poorly in my life, this is why I never come to LA. Isn't security, after I respect them and their work and tip them ... aren't they supposed to 'protect' us ... rather than man-handel [sic] and scare us (girls)."

That's right Lindsay, because you're special, and the rest of the people waiting to spend money at a club are dirt. Interestingly, she called the security personnel at Trousdale "arrogant."

But, frankly, we don't want you to leave, Lindsay. With the city of L.A.'s budget hurting and people looking for work, you're good for the local economy. We're not sure what Kitson, Bardot or any number of Sam Nazarian's nightlife outlets would do without you, your friends and your free-spending ways.

Next time we open a venue, the ropes will part for you, my dear. As long as you're paying full price.

Dear rekan-rekan pebisnis online….

Kalau Anda ingin sukses berbisnis di internet, salah satu syaratnya adalah memiliki sebuah situs atau blog yang memiliki banyak pengunjung (high traffic). Dengan banyaknya traffik pengunjung, kemungkinan Anda untuk sukses semakin besar.

Dengan memiliki pengunjung yang melimpah, Anda bisa mendapatkan penjualan yang lebih banyak. Dengan memiliki pengunjung yang berlimpah, Anda bisa menawarkan spot iklan yang lebih mahal dibanding situs atau blog yang ber-traffik rendah.

Nah kalau begitu pertanyaannya adalah :

Bagaimana cara meningkatkan traffik situs atau blog Anda?

Jawaban dari saya :

Ada banyak sekali, saya sendiri menerapkan belasan cara untuk meningkatkan traffik menuju situs-situs dan blog-blog saya.

Dan berita baiknya… saya akan membagikan sebagian caranya kepada Anda :)

OK, kalau gitu kita mulai tips-tipsnya (saya fokuskan untuk blog).

[1] Pergunakan nama domain yang mudah diingat

Jika Anda ingin meningkatkan traffik, usahakan untuk memiliki nama domain sendiri.

Jika Anda ingin situs atau blog Anda sukses dengan besar, maka yang pertama kali harus Anda perhatikan adalah nama Anda. Sama dengan kalau Anda ingin menjadi selebritis, nama Anda harus mudah diingat orang.

Mana yang lebih mudah diingat oleh Anda:

* namaAnda.com atau namaAnda.wordpress.com atau namaAnda.blogspot.com atau namaAnda.domainTertentu.com?

Saya rasa semua menjawab namaAnda.com.

Nah sekarang pertanyaannya mana yang lebih mudah diingat oleh pengunjung situs Anda? Dan mana yang akan lebih mereka sukai untuk dikunjungi? [yang pada akhirnya akan membuat traffik lebih tinggi]

Saya rasa jawabannya akan tetap sama, namaAnda.com.

Karenanya, usahakan untuk memiliki sebuah domain sendiri. Para pengunjung akan cenderung lebih mengingat nama yang pendek dan mereka akan lebih suka berkunjung ke situs yang memiliki nama yang pendek.

Jangan biarkan mereka lari hanya karena nama situs/blog yang terlalu panjang.

[2] Tulis artikel-artikel pillar

Yang dimaksud artikel-artikel pillar adalah artikel-artikel yang berfungsi sebagai sebuah “pillar/penyangga” traffik situs Anda.

Artikel-artikel ini biasanya sebuah artikel yang bertipe “list”, seperti 10 Tips Meningkatkan traffik, 5 Blog Teknologi Terbaik, Definisi Internet Marketing, dan sejenisnya.

Tipe-tipe artikel pillar seperti akan menarik traffik bagai magnet menarik besi, karena orang-orang akan selalu mencari artikel-artikel seperti ini. Orang-orang selalu butuh informasi tentang definisi dari suatu hal, atau 10 daftar terbaik untuk xxxxxxx atau sejenisnya.

Beda dengan artikel yang bercerita tentang pengalaman pribadi, orang-orang tidak terlalu tertarik dengan artikel-artikel seperti itu. Mungkin tertarik, tapi akan dilupakan — dan akhirnya tidak dikunjungi lagi, dan tidak direferensikan kepada orang lain.

Intinya : artikel-artikel yang selalu dicari-cari orang dan membuat orang lain ingin mengunjunginya berkali-kali PLUS menyebarkannya kepada orang lain.

[3] Rajinlah mengupdate postingan

Salah satu tips terpenting untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke blog Anda adalah dengan sering-sering menulis.

Orang akan senang berkunjung ke blog Anda jika mereka selalu mendapatkan sebuah artikel yang baru, yang fresh, yang segar. Mereka tidak akan suka, bahkan kecewa, jika datang ke blog Anda dan hanya disuguhi artikel-artikel yang lama.

Rasanya mungkin seperti disuguhi ikan basi.

Jadi jika Anda ingin situs Anda memiliki pembaca yang loyal, yang rutin berkunjung, sering-seringlah mengupdate blog Anda. Saran saya, 2-3 hari sekali minimal harus ada sebuah artikel baru. Atau, kalau bisa setiap hari bahkan lebih bagus.

[4] Seringlah berkomentar

Untuk mendapatkan traffik ke blog Anda, salah satu cara lainnya yang bisa dipergunakan adalah dengan sering-sering berkomentar di blog orang lain.

Pada saat Anda menuliskan komentar di blog orang lain, tentu Anda akan dimintai URL (alamat) dari situs/blog Anda, bukan? Nah, dari sanalah traffik akan datang.

Pastikan Anda memasukkan URL blog Anda dengan benar, atau URL posting blog yang ingin Anda promosikan dengan benar.

Menurut saya pribadi, yang ini efeknya kecil, tapi patut dicoba.

[5] Gunakan FEEDBURNER

Untuk meningkatkan traffik ke blog Anda, salah satu tips lainnya yang bisa Anda lakukan adalah dengan memanfaatkan jasa dari feedburner.com.

Manfaatkan jasa gratis dari feedburner.com untuk meningkatkan jumlah pembaca RSS dari blog Anda, atau bahkan untuk memfasilitasi para pembaca yang ingin menikmati blog Anda via email.

Saya sendiri menggunakan FEEDBURNER untuk haryoonline.com, dan hasilnya untuk setiap postingan saya bisa mendapat puluhan bahkan ratusan pembaca secara instant (dan gratis).

[6] Submit artikel Anda ke Social Bookmark

Jangan remehkan the power of viral marketing!

Submit artikel Anda ke berbagai layanan social bookmarking seperti del.icio.us, atau digg.com atau technorati.com untuk meningkatkan traffik Anda.

Setiap kali ada orang melakukan searching sebuah topik yang sesuai dengan artikel yang Anda submit ke situs-situs tersebut, Anda berkesempatan untuk mendapatkan tambahan traffik pengunjung secara free.

[7] Optimasi SEO

Dapatkan banyak traffik gratis lainnya dari SEO!

Pelajari SEO (tidak dijelaskan di artikel ini) dan aplikasikan untuk blog/situs Anda, dan bahkan untuk halaman-halaman di situs/blog Anda. Traffik dari SEO ini sangat berkualitas dan targetted, serta 100% free.

Pengalaman saya pribadi, untuk beberapa domain yang saya miliki, saya dapat menghasilkan sekitar 300-400 pengunjung per hari secara gratis hanya dengan mengandalkan SEO semata. Free traffik, free money.

Jadi, jangan Anda sia-siakan.

[8] Buat artikel yang sedang “in” (populer)

Sebuah trik sederhana yang bisa membuat blog Anda mendapat kunjungan berlimpah adalah dengan membuat posting dengan judul (dan isi) yang bersangkutan dengan sebuah hal yang sedang menjadi “trend” di masyarakat.

Misalkan di masyarakat sedang ada kasus “Banjir di Jakarta” atau “Gunung Merapi meletus”, maka Anda bisa mencoba membuat sebuah artikel yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan menulis artikel yang terkait dengan sebuah event yang sedang populer, Anda bisa jadi menarik banyak link dari blog lain atau bahkan menempati posisi yang tinggi di search engine (mis: google) untuk keyword terkait artikel berita tersebut ( karena belum ada blog lain yang membahas).

Ujung-ujungnya, traffik Anda bisa meningkat drastis.

[9] Bertukar link

Cara kuno? Eits, jangan diremehkan. Bertukar link walau terlihat kuno, tetapi saya buktikan sendiri bahwa hal ini sangat efektif.

Blog-blog saya bisa mendapat beberapa puluh (belum ratusan) pengunjung baru dalam sehari hanya dari hasil bertukar link dengan banyak blog lainnya.

Jika Anda betul-betul serius berbisnis, jangan sia-siakan satu pengunjung pun. Sebab siapa tahu satu pengunjung yang Anda anggap “remeh” (tidak terlalu signifikan) tersebut justru pengunjung yang “membawa uang” untuk Anda.

Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil.

[10] Memasang iklan

Sebagai cara terakhir, jika memang Anda tidak berbakat dalam melakukan berbagai promosi yang gratis, atau Anda butuh hasil instant yang biasanya tidak bisa dicapai melalui traffik yang gratis, saran saya adalah : memasang iklan.

Anda bisa menggunakan berbagai sarana iklan, mulai dari ppc TExt, hingga banner-banner. Mulai dari jaringan yang khusus menangani iklan (seperti Google Adwords, KumpulBlogger) atau iklan di blog-blog pribadi orang lain.

Cara yang terakhir ini jujur saja agak mahal, tapi kalau Anda bisa memanfaatkannya dengan baik (memutar traffiknya mennjadi uang), tidak jadi masalah. Tidak ada ruginya beriklan beberapa ribu jika mendapat hasil beberapa juta.

Bukan begitu?

Semoga bermanfaat, :)