INDONEWSTOP NEWS HEADLINE INDONESIA

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan obat yang mengandung bahan dari bagian tubuh manusia. Meski obat itu tidak banyak beredar di masyarakat, MUI meminta umat Islam berhati-hati dan tidak mengonsumsinya.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Yaqub mengatakan, mengonsumsi obat yang salah satu unsur bahannya dari bagian tubuh manusia bisa disebut kanibal atau manusia yang memakan tubuh manusia lain. ''Itu jelas dilarang oleh agama," ujarnya dalam diskusi terbuka di kantor MUI kemarin (14/4).

Ali menjelaskan, obat tersebut banyak ditemui pada jenis obat kuat. Bahkan, banyak obat serupa dijual tanpa dilengkapi keterangan komposisi. ''Yang ini meragukan. Kita tidak tahu apakah obat tersebut mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau tidak,'' tuturnya.

Menurut dia, bagian tubuh manusia yang sering dimanfaatkan untuk campuran obat, antara lain, helai rambut dan plasenta. ''Urin juga sering dipakai untuk obat, sementara urin tidak suci,'' katanya.

Dia mengungkapkan, meski bagian tubuh manusia itu hanya bersifat campuran bahan obat, tetap haram dikonsumsi. ''Memang sebagian besar tidak digunakan untuk bahan utama, hanya campuran,'' ucapnya.

MUI, kata Ali, menyarankan agar warga memilih obat yang aman. Artinya, warga tidak menggunakan bahan-bahan yang menyebabkan haram. ''Baik haram dari tubuh manusia maupun hewan atau bahan lain yang diharamkan seperti alkohol,'' jelasnya. Dia menilai masih banyak alternatif yang bisa dikonsumsi tanpa menggunakan obat berbahan dasar bagian tubuh manusia. (nuq/c2/dwi)

JAKARTA - Petualangan Syahril Djohan (SJ) di dunia lobi dan makelar kasus (markus) selesai sudah. Kemarin (14/4), Mabes Polri resmi menetapkan saudara penyanyi lagu Teluk Bayur Ernie Djohan itu sebagai tersangka. Mantan staf ahli jaksa agung bidang intelijen dan hubungan luar negeri tersebut ditahan di Bareskrim sejak tadi malam.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menjelaskan, Syahril dijerat pasal dugaan penyuapan dan pidana korupsi. ''Bukti-bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka dan ditahan,'' kata rekan seangkatan Susno Duadji di Akpol 1977 itu.

Syahril diperiksa maraton sejak Selasa (13/4) pukul 17.30 diselingi jeda istirahat pukul 01.00 kemarin hingga pukul 05.00. Pemeriksaan dilanjutkan pukul 6.30 kemarin. Sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka, Syahril diinapkan di kamar khusus di lantai dua Gedung Rupatama Mabes Polri.

Menurut Edward, penyidik menahan Syahril untuk pengembangan kasus.

''Masih ada nama-nama lain yang akan dipanggil. Baik sebagai saksi maupun tersangka. Ini berkembang terus,'' ujarnya.

Keterangan Syahril juga akan dikonfrontasi dengan pihak-pihak lain. ''Selain bukti permulaan yang cukup, penyidik punya alat bukti berupa dokumentasi hubungan komunikasi beberapa pihak terkait,'' ungkap mantan juru bicara kasus bom Bali I tersebut.

Di tempat terpisah, sumber Jawa Pos di lingkungan tim menjelaskan, salah satu bukti yang dimiliki penyidik adalah print-out call data record (CDR) pembicaraan Haposan Hutagalung, pengacara Gayus Tambunan, dengan Syahril. Nomor SJ yang digunakan adalah 08113XXX. ''Baru kami dapatkan sore tadi (Rabu sore, Red),'' katanya.

Dalam pemeriksaan lisan yang dipimpin langsung ketua tim independen, yakni Irjen Mathius Salempang, Syahril juga mengaku berkomunikasi dengan Kabareskrim saat itu, Komjen Susno Duadji. ''Dia menyebut nama Susno berkali-kali dalam pemeriksaan. Bahkan, Selasa malam sempat emosional dan marah kepada Susno yang menurutnya telah memfitnah,'' jelasnya.

Para penyidik kasus Gayus Tambunan, terutama di level penyidik madya, paham benar sosok Syahril. Termasuk, direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim saat itu, Brigjen Edmond Ilyas. ''Dia kenal Edmond sejak masih menjadi direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,'' kata sumber itu.

Syahril juga punya akses tak terbatas di lingkungan Kejaksaan Agung. ''Sebelum dibawa ke kejaksaan, berkas Gayus disetor dulu untuk dicek Syahril. Setelah dia coret-coret, dibawa ke jaksa, lalu pasalnya dikurangi satu. Tapi, agar mulus, dinyatakan P-19 (kurang lengkap) dulu,'' ungkap perwira menengah tersebut.

Soal penyebutan nama Susno Duadji itu, sumber resmi di Mabes Polri memilih berhati-hati menanggapi. ''Memang disebut nama-nama, itu (Susno) juga. Tapi, nanti didalami lebih lanjut oleh penyidik,'' ujar Kabidpenum Mabes Polri Kombes Zulkarnaen.

Menurut perwira dengan tiga mawar di pundak itu, Syahril diduga kuat sebagai penghubung. ''Menjadi perantara antara Haposan yang sedang berkasus dengan yang lain. Banyak nama yang disebut. Masih dicek satu-satu,'' ujarnya.

Hotma Sitompul, pengacara Syahril, meminta agar Susno dihadirkan. Pihaknya juga siap dikonfrontasi dengan pihak-pihak yang menyebut kliennya makelar kasus. ''Jangan hanya bicara di luar, bicara di sini (Mabes Polri),'' tegasnya.

Pengacara senior itu menjelaskan, kondisi kliennya sakit. ''Beliau di Australia dan Singapura sempat cek kesehatan. Kondisinya sangat lemas. Tapi, demi taat hukum, beliau mau memberikan keterangan,'' katanya.

Penasihat ahli Kapolri Dr Kastorius Sinaga menyatakan Susno segera dipanggil tim independen. ''Keterangannya sangat diperlukan agar mata rantainya jelas,'' ujarnya.

Dosen Universitas Indonesia tersebut menjelaskan, tim independen bergerak berdasar fakta dan data dengan lebih dulu membangun kerangka kasus. ''Ini diurutkan mulai bawah sampai atas. Siapa pun yang terlibat, kena. Tak peduli levelnya,'' tegasnya.

Kemarin, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga ikut memeriksa Syahril. Sebelum ke Mabes Polri, mereka sempat mendatangi Kejaksaan Agung.

Namun, saat ditanya, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menyatakan kedatangan mereka hanya ditujukan untuk berkoordinasi dengan Wakil Jaksa Agung Darmono. ''Koordinasi saja. Pak Darmono kan (anggota) satgas juga,'' ungkapnya.

Darmono membenarkan pernyataan Denny bahwa dalam pertemuan itu hanya dibicarakan program-program satgas. Namun, dia tidak menampik bahwa persoalan Syahril juga menjadi topik pembicaraan. ''Itu salah satunya,'' katanya.

Sejauh ini, kejaksaan telah mengecek secara administrasi posisi Syahril sebagai staf khusus. Dia menjadi staf khusus jaksa agung saat dijabat Marzuki Darusman. Dia merupakan rekrutan dari luar institusi penuntutan itu.

Terkait dengan Syahril, Darmono menyatakan dia tidak terkait dengan pemeriksaan internal yang dilakukan terhadap jaksa-jaksa perkara Gayus Tambunan. Karena itu, belum dirasa perlu meminta keterangan dia. ''Nggak ada kaitannya dengan yang sedang kami periksa,'' ucap mantan kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Sampai di mabes, satgas langsung menuju ruang pemeriksaan. ''Kami hanya mengawasi dan memastikan pemeriksaan berjalan lancar,'' kata Denny.

Mantan aktivis BEM UGM itu yakin mafia hukum dan praktik makelar kasus di tubuh Polri segera terbongkar lengkap. ''Tidak lama. Ini sangat cepat dan bagus kerja timnya,'' ujarnya.

Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, dalam dua tiga hari lagi Kapolri memberikan penjelasan lengkap kepada publik. ''Masyarakat bisa memberikan masukan soal makelar kasus ini melalui kami atau langsung ke saluran komunikasi yang disediakan polisi,'' katanya.

Susno Siap Dipanggil

Selain sanksi kode etik hingga pemecatan, Komjen Susno Duadji terancam sanksi pidana. Ini terkait dengan pengakuan Syahril Djohan yang menyebut Susno mengetahui perkara Gayus saat masih menjabat kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Pengacara Susno, Ari Yusuf Amir, membantah keterlibatan kliennya. Bahkan, Susno siap dipanggil kapan saja. "Sebenarnya, justru Pak Susno ingin segera bertemu atau dipertemukan dengan SJ. Beliau siap sepenuhnya," katanya.

Kemarin Susno juga membantah ''nyanyian" Syahril. Dengan wajah masih pucat, Susno justru menuding ada rekayasa dalam pengusutan dugaan makelar kasus ini.

"Kalau saya terlibat di situ, bodoh benar. Ini namanya rekayasa. Saya yang ungkap, saya yang dituduh terlibat. Ini berarti rekayasa," kata jenderal bintang tiga itu. Susno kemarin dikunjungi 30 anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara, di rumahnya, Cinere, Depok.

Menurut Susno, dirinya justru yang pertama membongkar kasus ini. Logikanya, jika dia terlibat, itu sama saja bunuh diri. "Saya tidak mau menghakimi seseorang. Dia saya tuduh karena dia mau bermain, makanya saya gagalkan," katanya.

Susno menegaskan siap mempertanggungjawabkan tudingan adanya makelar kasus di Mabes Polri. "Tidak perlu ditanya, mana ada seorang Bareskrim tidak bersedia," ujarnya.

Namun, saat ditanya tentang tudingan dia menerima suap dari Syahril, Susno menyatakan, "Kamu mau percaya dia atau saya." Dia juga menyesalkan ucapan seorang mantan petinggi Polri yang menyebut hubungannya dengan SJ ibarat adik dan kakak. "Kalau saya adiknya, mana mau kakaknya dimasukkan ke penjara," katanya. (rdl/fal/rko/gin/jpnn/c5/c2/iro)

AKARTA - Kawasan Tanjung Priok kemarin (14/4) berdarah. Ratusan aparat satpol PP (satuan polisi pamong praja) terlibat bentrok dengan warga di sekitar areal pemakaman Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara.

Dari informasi yang dihimpun tadi malam, korban tewas dilaporkan mencapai tiga orang. Seorang dari satpol PP, seorang dari warga, dan seorang lagi masih diidentifikasi. Korban yang mengalami luka ringan hingga luka berat mencapai puluhan orang.

Peristiwa berdarah itu terjadi ketika aparat satpol PP akan menertibkan areal pemakaman atas perintah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Tapi, upaya tersebut ditolak warga. Alasannya, pemakaman itu termasuk yang dikeramatkan karena terdapat makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad alias Mbah Priok.

Apalagi, keluarga ahli waris dari Mbah Priok juga menentang upaya penertiban tersebut. Karena itu, sejak Selasa (13/4), warga pun beramai-ramai menjaga areal pemakaman tersebut.

Meski ditentang, aparat satpol PP tetap bergerak untuk menertibkan. Mereka bahkan bersiap-siap sejak pukul 19.00 Selasa (13/4) di Balai Kota Jakarta Pusat. Dua jam kemudian, mereka mengadakan apel akbar di tempat itu.

Sekitar pukul 01.00 keesokannya (14/4), pasukan satpol PP dipindahkan menuju kantor wali kota Jakarta Utara. Di sana, mereka bergabung dengan anggota Polres Jakarta Utara. Beberapa jam berselang, gabungan aparat itu bergerak menuju lokasi.

Sekitar pukul 05.00, polisi sudah memblokade jalan menuju makam dan mengusir kendaraan yang parkir. Dua jam kemudian, aparat satpol PP tiba di lokasi.

Ratusan warga ternyata sudah bersiap-siap menyambut untuk melawan. Kebanyakan mereka membawa senjata tajam. Ban-ban bekas dibakari warga untuk menghadang aparat satpol PP itu. ''Kami siap mati demi mempertahankan makam,'' ujar salah seorang warga setengah berteriak.

Sekitar pukul 07.00, bentrok pun tak bisa dihindarkan. Itu terjadi setelah aparat satpol PP merangsek maju menuju areal pemakaman, lalu disambut lemparan batu oleh warga.

Tindakan tersebut memancing emosi aparat satpol PP. Mereka lantas membalas serangan itu hingga mengepung gerbang pertama makam yang baru dibangun.

Warga semakin marah. Mereka lantas melemparkan sejumlah bom molotov dan petasan. Upaya itu sempat membuat aparat satpol PP mundur. Tak lama kemudian, sebuah ekskavator digerakkan untuk membongkar tembok makam.

Aksi tersebut kembali menyulut emosi warga. Di antara mereka ada yang nekat merangsek maju. Bahkan, beberapa di antaranya mengejar sopir ekskavator itu hingga si sopir melarikan diri.

Saat warga merangsek maju itulah, dua aparat satpol PP menjadi korban. Mereka dibacok. Salah satunya adalah Hermanto. Tangan kanan warga Penjaringan, Jakarta Utara, tersebut terluka parah.

Hal itu membuat aparat satpol PP lainnya marah. Mereka mulai beringas menyerang warga yang berusaha bertahan. Karena itu, korban yang mengalami luka-luka pun bertambah.

Sebenarnya, dalam insiden tersebut sudah dilakukan beberapa kali negosiasi, tapi tetap tak membuahkan hasil. ''Kami sebenarnya rida dibongkar. Kami akan berikan 1 hektare di antara total 5,4 hektare. Jadi, kami punya sekitar 4 hektare. Tapi, mereka malah minta semua dan negosiasi ditutup,'' ujar Ian Juanda Saputra, salah seorang kuasa hukum ahli waris.

Penertiban itu merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dalam instruksi tersebut, satpol PP diperintahkan mengeksekusi tanah perkuburan, terutama di sekitar makam Mbah Priok yang diklaim sebagai milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Berdasar informasi, tanah itu akan dibuat jalan tol serta kanal. Sementara itu, informasi lain menyatakan, di areal makam tersebut bakal dibangun terminal peti kemas. Ada juga yang menyebutkan, di areal makam itu akan didirikan taman dan monumen seluas 100 meter persegi.

Tapi, apa pun rencana itu, semuanya ditolak warga. Mereka menyayangkan Pemkot Jakarta Utara yang menutup mata terhadap bukti kepemilikan lahan yang menjadi sengketa tersebut. Keikutsertaan Pemkot Jakarta Utara itulah yang memicu semakin marahnya warga. Sebab, sengketa tersebut sebenarnya terjadi antara warga dan Pelindo II.

"Kami wakil ahli waris tidak menutup pintu dialog. Kalau milik Pelindo, kenapa jauh hari sebelumnya dipagar?" keluh Zulhendri Hasan, wakil ahli waris.

Hingga tadi malam, suasana masih mencekam di sekitar lokasi bentrokan tersebut. Itu adalah tragedi kedua yang terjadi di Priok. Tragedi pertama terjadi pada 1984. Kejadian saat itu juga menewaskan beberapa warga. Bahkan, beberapa di antaranya hilang.

Berdasar laporan yang masuk, korban tewas dalam tragedi kemarin sebanyak tiga orang. Seorang korban tewas berasal dari satpol PP. Dia adalah M. Soepomo yang ditemukan tewas di kawasan peti kemas kompleks Pelindo. Kondisinya cukup mengenaskan. Seragam satpol PP yang masih melekat pada badannya dipenuhi bercak darah.

Dari warga, korban bernama Alvin. Umurnya diperkirakan baru 13 tahun. Dia adalah salah seorang santri pondok pesantren di sekitar makam.

Di bagian lain, jajaran Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kerusuhan di kawasan Koja, Tanjung Priok, itu bukan murni perlawanan warga terhadap rencana peralihan fungsi makam Mbah Priok. Menurut polda, kerusuhan tersebut muncul karena disusupi unsur lain yang memanas-manasi situasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Boy Rafloi Amar pada Rabu petang (14/4).

Menurut dia, berdasar penyelidikan jajaran reserse dan intelkam kepolisian, sudah diidentifikasi kelompok-kelompok dari ormas-ormas tertentu dari luar kawasan Koja, Tanjung Priok, yang masuk ke Koja untuk melawan polisi maupun satpol PP."Sangat disayangkan, mereka (kelompok itu, Red) merusak mobil-mobil pemerintah, termasuk mobil polisi dan satpol PP," terangnya.

Terkait dengan korban meninggal, mantan Kapolres Jakarta Utara tersebut memastikan tetap ada proses hukum terhadap para tersangka. Termasuk, mengusut pemicu bentrokan, yakni ketika ribuan anggota satpol PP merangsek masuk ke kompleks makam Mbah Priok.

"Yang jelas, kejadian tadi pagi (kemarin, Red) bukan untuk menggusur makam, melainkan mengalihfungsikan kompleks makam. Kami (polisi, Red) berposisi sebagai back up (membantu saja, Red). Sebab, tugas utama ada di satpol PP dan Dinas Trantib DKI Jakarta," paparnya.

Saat ditanya apakah pemicu kerusuhan, yakni satpol PP dan dinas trantib, akan diproses secara hukum, dia menjawab bahwa hal tersebut tetap diselidiki. (mom/ind/jpnn/kuh/c11/kum)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua PPATK Yunus Hussein menemukan aliran dana dari rekening Gayus ke jaksa. PPATK akan segera menyerahkannya pada Jaksa Agung.

"Ada, cuma hasilnya tunggu aja. Sudah ada yang ditemukan dan akan kita berikan segera ke jaksa agung," kata Yunus di Jakarta, Rabu (14/4).

Hal itu didapat setelah pihak pengawasan pada Kejaksaan Agung meminta PPATK untuk menginvestigasi rekening jaksa-jaksa yang dinilai terlibat. Kejaksaan mencatat ada empat belas jaksa yang terlibat dalam rekayasa kasus pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan.

"Ada ditemukan ketidakwajaran dalam rekening-rekening itu. Tapi, saya tidak bisa menjawab apakah setoran tunai karena saya baru mendapat laporan via sms dari anak buah saya," tukasnya.

Dua jaksa yang diduga terlibat sudah dikenai hukuman pencopotan dari jabatannya, yakni Aspidum Kejati Jawa Tengah Cirus Sinaga dan Kajati Maluku Poltak Manullang. Cirus pada kasus tersebut menjabat sebagai koordinator jaksa peneliti dan Poltak menjabat sebagai Direktur Pra Penuntutan.
Jaksa-jaksa lain yang diperiksa merupakan anggota jaksa peneliti, jaksa penuntut umum, dan pejabat struktural yang berada di Kejari Tangerang dan Kejati Banten. Wakil Jaksa Agung Dharmono menegaskan bahwa pemeriksaan masih terus dilakukan pada dua belas jaksa lainnya. (MI/ICH)

Metrotvnews.com, Jakarta: Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hekinus Manao mengatakan pihaknya telah mengajukan permintaan pemeriksaan baru terhadap 20 nama pejabat pada lingkungan kerja Gayus Tambunan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami masih mengajukan lagi permintaan 20 orang yang kami anggap terkait," ungkap Hekinus saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (14/2).

Menurutnya, dari 20 nama pejabat tersebut di antara ada yang termasuk dalam 13 nama yang disebut Gayus Tambunan.

Hekinus menambahkan bahwa kebanyakan dari 20 nama baru tersebut merupakan pejabat eselon II. "Ada yang sudah pensiun. Kebanyakan pelaksana. Setahu saya ada eselon II tapi sudah pensiun," terangnya.

Sementara itu, Hekinus mengatakan bahwa 26 nama yang diterima pihaknya dari PPATK tidak sesuai dengan yang dikemukakan di media.

"Dua puluh enam itu terus terang tidak cocok dengan yang kita dapatkan," ujar Hekinus.

Ia mencontohkan dari 10 nama pejabat di Ditjen Bea Cukai hanya 6 atau 7 yang cocok dengan analisis yang dilakukan pihaknya.
Terkait dengan sejumlah rekening liar yang beredar di berbagai kementerian dan lembaga negara, Hekinus mengungkapkan bahwa dirinya belum fokus untuk hal tersebut. Namun begitu, sudah ada tim pemeriksa dari Kemenkeu yang bekerja untuk memeriksa sejumlah rekening liar tersebut. "Saya belum fokus dulu ke situ, kan sudah ada tim pemeriksanya," ujar Hekinus. (MI/ICH)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 130 orang korban rusuh sengketa tanah di Koja, Jakarta Utara, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rabu (14/4) malam. "Hingga saat ini sudah 130 orang yang menjalani perawatan di RSUD Koja," jelas Direktur Utama RSUD Koja Togi Asman.

Korban terdiri dari 66 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 54 warga sipil; dan sepuluh polisi. Sejauh ini, dua dari ratusan korban harus dirawat inap karena menderita luka berat. Adapun lima korban lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Sedari pagi tadi, riburan orang terlibat bentrok dengan Polisi PP. Mereka menolak dilangsungkannya penggusuran. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan, yang terjadi hari ini bukanlah penggusuran melainkan langkah renovasi. Pernyataan tak lantas menghentikan aksi, sebab, hingga malam ini warga masih siaga dan menyisir lokasi. Mereka mencari barangkali mendapati polisi yang bersembunyi. (Ant/*****)

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan menyesalkan terjadinya kerusuhan akibat sengketa tanah di Koja, Jakarta Utara. "Seharusnya bisa dilakukan secara persuasif," kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mafhiz di Jakarta, Rabu (14/4) malam.

Menurut Irgan, kejadian bisa mengesankan pemerintah daerah terlampau memaksakan kehendak. "Selain melanggar HAM, juga bentuk arogansi kekuasaan pemerintah daerah tanpa memberikan ruang dialog bagi masyarakat sehingga terkesan memaksakan kehendak," keluhnya.

Oleh karena itu, Irgan mengimbau keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dikaji ulang. Sebab, keluh Irgan, seringkali Satpol PP bertindak berlebihan hingga menjadi momok bagi masyarakat. Kerusuhan ini sendiri sudah membikin sebanyak 130 orang korban terluka dan tiga orang tewas. (Ant/*****)

JAKARTA - Peran SJ (Syahril Djohan) dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan semakin terang. Setelah dipertemukan dengan para penyidik kasus Gayus, SJ mulai bicara blakblakan. Bahkan, dia menyebut nama-nama yang menerima kucuran duit kasus itu.

"Ada aliran ke A, B, dan C. Itu kesaksiannya sementara," ujar Kombes Budi Waseso, salah seorang pemeriksa SJ, di sela-sela pemeriksaan tadi malam. Budi yang juga menjabat kepala Pusat Pengamanan Internal Propam Mabes Polri itu tidak merinci siapa saja yang disebut SJ menerima duit dari Gayus.

Yang jelas, semua penyidik kasus Gayus mengenal mantan diplomat tersebut. "Kesaksian SJ itu akan kami cek dengan bukti-bukti dan saksi-saksi lain," tutur Budi. Tadi malam Gayus, Haposan Hutagalung, Kompol Arafat, AKP Sri Sumartini, dan Brigjen Edmond Ilyas dipertemukan dengan SJ.

Secara terpisah, sumber Jawa Pos menyebut SJ juga menuding Susno Duadji terlibat dalam kasus tersebut. "Dia mencokot Susno. Menurut SJ, meski tak menerima dana, Susno intens mengawasi kasus Gayus dan pernah berkomunikasi dengan dia," ungkap perwira yang enggan disebut namanya itu.

Sumber itu juga menyebut SJ mengenal baik Cirus Sinaga, jaksa peneliti dalam kasus Gayus. "Cyrus pernah dibantu SJ dalam suatu kasus kepegawaian," tutur dia. Dikonfirmasi soal info itu, Budi tak menjawab dengan tegas. "Pokoknya, proses itu belum tuntas. Baru sepihak. Nanti kan harus dicari ada saksinya atau tidak," ucap dia.

Anggota Kompolnas Ronny Lihiwa yang menjadi pengawas pemeriksaan menyebut SJ mengetahui banyak soal makelar kasus (markus) di Polri. "Keterangannya cukup mengagetkan," kata Ronny. Berdasar keterangan SJ, tim segera memanggil pihak lain. Tapi, Ronny tak bersedia menyebutkan identitas pihak lain itu.

Wakadivhumas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis menjelaskan, setelah SJ dimintai keterangan, tim akan mengonfrontasi informasinya dengan Susno. "Secara teori, memang begitu," papar dia. Mantan kepala Bagian Perencanaan Bareskrim itu menyatakan tidak mengetahui detail pemeriksaan. "Yang jelas, SJ datang dengan kesadaran sendiri. Tidak ada paksaan dari Polri," terang Zainuri.

Dia menambahkan, sebelum diperiksa, SJ diberi kesempatan untuk beristirahat dan cek kesehatan. ''Tadi ada dokter yang memeriksa karena perjalanan jauh dan usianya kan sudah tua, mungkin kelelahan," katanya. Syahril pulang dari Australia dengan terlebih dulu transit di Bandara Changi, Singapura. Dari Singapura dia terbang dengan pesawat Singapore Airlines SQ 958. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 13.25, Syahril keluar melalui pintu khusus ruang imigrasi.

Syahril ditemani kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, langsung menuju ke Mabes Polri. Penyidik tim independen, di antarannya AKBP Nico Afinta, ikut menjemput SJ. Nico adalah mantan penyidik kasus Antasari Azhar.

Sesampai di Mabes Polri, SJ dibawa ke Gedung Rupatama. Dia masuk lewat pintu depan yang biasanya hanya dilalui Kapolri dan perwira tinggi Polri. Dia lalu menuju lantai dua dan disambut oleh tim independen yang dipimpin ketuanya, Irjen Mathius Salempang. Syahril yang pernah menjadi penasihat ahli Direktorat IV/Narkoba Bareskrim Mabes Polri itu mengenakan kemeja putih.

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch menilai, peran SJ sangat strategis untuk membongkar makelar kasus di tubuh Polri. Apalagi, jika SJ mempunyai data-data para jenderal Polri yang punya kasus hukum. ''Karena itu, keselamatan SJ ini krusial. Terlepas dari dugaan dia sebagai makelar kasus, keselamatannya harus dilindungi,'' ujar peneliti ICW Emerson Juntho kemarin.

Menurut Emerson, SJ sah-sah saja mendapat perlindungan dari Satgas Antimafia Hukum. ''Tentu saja kalau terbukti terlibat dia juga bisa dikenakan delik pidana,'' katanya.

Meskipun Syahril disebut-sebut pernah menjadi staf khusus di Kejaksaan Agung saat era Jaksa Agung Marzuki Darusman, Kejagung belum memiliki rencana untuk meminta keterangannya pasca kepulangannya ke Indonesia.

''Kita tunggu dari Mabes Polri, apa Syahril Djohan ini sama dengan yang menjadi staf Pak Marzuki Darusman,'' kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto kemarin (13/4). Itu terkait penyebutan nama tersebut dimulai oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji.

Hingga kini, kejaksaan mengetahui bahwa SJ merupakan staf khusus untuk menghubungkan informasi bagi jaksa dalam kurun waktu satu tahun. Hal itu berdasar pernyaataan mantan jaksa agung Marzuki Darusman. ''Direkrut dari luar,'' kata Didiek. Saat ini jabatan semacam itu tidak digunakan lagi.

Terkait perkembangan pemeriksaan jaksa-jaksa yang terlibat penanganan perkara Gayus Tambunan, Didiek menerangkan bahwa hasil pemeriksaan telah disampaikan tim kepada jaksa agung muda pengawasan (JAM Was). Namun, hingga kini belum ada keputusan yang diambil. ''Apa perlu naik ke pimpinan atau tidak, kita tunggu JAM Was,'' katanya.

Kejaksaan dan kepolisian kini juga melakukan koordinasi terkait perkembangan kasus Gayus. Misalnya, saat kepolisian hendak memeriksa jaksa-jaksa perkara Gayus. ''Kalau ada pihak kejaksaan yang perlu dimintai keterangan tim Mabes Polri, kejaksaan membuka tangan,'' terangnya.

Kejaksaan juga memiliki rencana untuk memintai keterangan pihak-pihak yang saat ini ada di Mabes Polri. Yakni, Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, dan tim penyidik Polri. Hal itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya aliran dana yang masuk ke kantong jaksa. Hingg kini, tim kejaksaan baru mengecek ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (rdl/fal/zul/jpnn/c11/iro)

MANOKWARI - Dua kecelakaan pesawat terjadi di dua lokasi berbeda kemarin (13/4). Kecelakaan pertama menimpa pesawat milik Merpati di Bandara Rendani, Manokwari. Sementara itu, pesawat Cathay Pacific yang terbang dari Surabaya mendarat darurat di Bandara Hongkong.

Meski tidak ada korban jiwa, warga Indonesia yang menumpang dua pesawat itu terluka. Sebanyak 84 penumpang dan awak pesawat Merpati dilarikan ke rumah sakit. Dari delapan korban luka pesawat Cathay, belum diketahui yang berasal dari Indonesia. Tetapi, seorang WNI bernama Dewi mengalami luka di bagian tangan.

Radar Sorong (Jawa Pos Group) melaporkan, kecelakaan pesawat Merpati terjadi sekitar pukul 10.55 WIT saat mendarat di tengah hujan dan cuaca berkabut. Pesawat Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan PK-MDE 836 itu terbang dari Sorong dengan membawa 103 penumpang. Yakni, 97 orang dewasa, tiga anak-anak, dan tiga bayi. Dari jumlah itu, 69 di antaranya naik dari Sorong (65 dewasa, dua anak-anak, dan dua bayi).

Setelah tergelincir, pesawat terempas keluar dari landasan sejauh 300 meter. Selanjutnya, pesawat itu berhenti di seberang sungai setelah menabrak dan menumbangkan pohon-pohon besar. Akibat benturan itu, badan pesawat patah menjadi dua bagian. Mesin di bagian kiri terlepas dan terjatuh ke tanah. Bagian depan pesawat penyok dan bagasi terbuka.

Saksi mata menuturkan, terdengar tiga kali bunyi benturan seperti ledakan setelah insiden itu. Pesawat mengalami rusak berat. ''Satu ledakan terdengar agak keras, dan dua lainnya kecil,'' tutur John Altion, petugas komunikasi bandara.

Sebanyak 84 korban luka dilarikan ke RS TNI-AL Dr Azhar Zahir dan RSUD Manokwari. Di RS TNI-AL , dirawat 41 orang. Termasuk pilot, co-pilot, dan kru pesawat lain.

Menurut Kepala RS TNI-AL Manokwari Mayor Laut (K) dr Franciscus Tannardus, 20 korban harus menjalani rawat inap dan 21 dipulangkan setelah mendapat perawatan.

RSUD Manokwari merawat 43 korban luka-luka. Menurut Pjs Kepala RSUD Manokwari Pieter Ihalauw, yang harus dirawat inap berjumlah 41 orang dan dua lainnya rawat jalan. ''Sebagian besar di antara mereka luka di kepala, tangan, dan kaki. Ada yang mengalami gangguan abdomen,'' katanya.

Sebagian penumpang berasal dari Manokwari dan Sorong. Di antara korban luka, terdapat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Frans Kosoma, Kepala Biro Umum Setdaprov Papua Barat Jakonias Sawaki, dan Bambang Noroguntoro (kepala Bandara Rendani, Manokwari).

Bambang Noroguntoro menceritakan, kepanikan luar biasa melanda para penumpang ketika pesawat tidak bisa dikendalikan dan keluar landasan pacu. Hampir semua penumpang berteriak histeris. ''Saat rasa pesawat terguncang, saya mencoba berlindung di balik tempat duduk. Kepala saya terbentur karena guncangan,'' ujarnya. Dia cedera di bagian kaki dan sempat dua jam dirawat di RS TNI-AL.

Penumpang makin panik ketika melihat pesawat terbelah. Dengan perasaan waswas, penumpang pun berusaha menyelamatkan diri lewat pintu depan dan darurat. Saat meloncat dari pesawat itulah, beberapa mengalami patah kaki akibat benturan keras.

Petugas Bandara Rendani, dengan dibantu warga, berusaha membantu evakuasi para korban luka-luka. Mereka dilarikan ke rumah sakit dengan mobil yang ada. Termasuk, pilot Djoko Sugianto, co-pilot Agus Purnomo, dan tiga pramugari. Seorang pramugari tak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit.

Bambang Noroguntoro mengatakan, pesawat yang semula berangkat dari Makassar ini sempat tertunda di Sorong karena cuaca buruk. Namun, pesawat tetap terbang ke Manokwari meski hujan deras turun sejak pagi di ibu kota Provinsi Papua Barat ini.

Dia menduga cuaca buruk serta tidak berfungsinya rem sebagai penyebab kecelakaan. Bambang tidak mendengar tanda pengereman saat pesawat mendarat. ''Kalau pesawat landing, pasti terdengar bunyi rem. Apalagi, landasan basah. Tapi, tadi tidak ada tanda-tanda pengereman sehingga pesawat overrun dan lewati ujung landasan dan kemudian masuk sungai,'' terangnya.

Pilot sebetulnya sudah diingatkan agar menunggu sesaat di Sorong karena cuaca di Manokwari buruk. Tetapi, sekitar pukul 09.30 WIT, pesawat Batavia Air yang juga terbang dari Sorong berhasil mendarat mulus di Manokwari di tengah hujan deras. Karena itu, pesawat Merpati mengikuti. Tetapi, pilot Djoko Sugianto diduga tak mampu mengendalikan pesawat sehingga keluar landasan.

Kecelakaan pesawat berbadan lebar ini merupakan kali kedua di Bandara Rendani, Manokwari dalam lima tahun terakhir. Pada 5 Januari 2005 pesawat Celebes nomor penerbangan XRE 810 tergelincir keluar landasan pacu. Banyak pihak mempertanyakan kelayakan Bandara Rendani untuk didarati pesawat berbadan lebar jenis Boeing.

District Manager Merpati Sorong Philipus P.D. Rosari mengatakan, sebelum terbang mesin pesawat berkapasitas 134 seat itu telah dicek. Tetapi, karena cuaca buruk, kecelakaan terjadi. ''Soal cuaca, siapa yang tahu karena berubah-ubah. Yang jelas, pesawat layak karena sudah dicek sebelum terbang,'' ujarnya. Dia memastikan, Merpati menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban luka.

Hingga sore kemarin aparat TNI dan Polri dibantu tim SAR (search and rescue) membersihkan lokasi. Barang-barang milik penumpang di bagasi pesawat dikeluarkan. Lokasi di sekitar pesawat dipasang garis polisi (police line) untuk mencegah warga mendekat.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengirimkan tim investigasi ke Manokwari untuk menyelidiki. Ketua KNKT Tatang Kurniadi mengatakan, tim terdiri lima orang. Mereka adalah Kapten Hairudin, dan teknisi Ir Joseph Tumenggung, Ir Hendry, dan Ir Ronald, serta Prita Wijaya.

Tim terbang ke Papua tadi malam sekitar pukul 22.00 dan dijadwalkan tiba pagi ini untuk langsung terjun ke lokasi. Dalam beberapa hari ke depan, tim mencari dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan terkait dengan penyebab insiden itu. ''Secepatnya. (Penyelidikan) tidak boleh lebih dari sebulan. Itu aturannya,'' kata Tatang kemarin.

Menurut Tatang, makin cepat penyelidikan, makin baik hasilnya. Data yang tercecer dapat langsung terkumpul dan disusun. Selanjutnya, data dibawa ke Jakarta untuk diolah untuk mencari tahu penyebab kecelakaan.

Dalam 10 bulan ke depan, lanjut dia, data itu harus sudah tertuang dalam final report. Laporan itulah yang nanti digunakan sebagai masukan kepada dirjen Perhubungan Udara dan maskapai penerbangan untuk evaluasi dalam mengantisipasi kejadian serupa.

Tatang menuturkan, seringnya terjadi kecelakaan pesawat disebabkan adanya akumulasi insiden kecil yang tidak pernah dilaporkan operator penerbangan. ''Misalnya, ada kerusakan-kerusakan kecil yang jelas mengganggu, tapi tidak pernah dilaporkan ke kita (KNKT). Padahal, itu sangat penting untuk data dan masukan buat maskapai,'' katanya.

Sementara itu, pesawat Airbus A330 milik Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX780 terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Hongkong kemarin akibat kerusakan mesin. Pesawat dengan 309 penumpang dan 13 awak itu mendarat darurat setelah satu di antara dua mesinnya mati secara mendadak.

Enam rodanya meledak saat pesawat mendarat dengan kecepatan tinggi sekitar pukul 13.43 waktu setempat (pukul 12.43 WIB). Sinyal api di kokpit menyala saat percikan api keluar dari roda pendaratan akibat pengereman darurat. Api juga sempat keluar dari mesin pesawat, tetapi berhasil dipadamkan oleh petugas dengan cepat.

Para penumpang keluar dari pesawat lewat tiga pintu darurat. ''Delapan orang penumpang terluka dan telah dirawat di rumah sakit,'' kata Tony Tyler, chief executive Cathay Pacifi, dalam jumpa pers.

Cathay Pacific dan Hong Kong Civil Aviation Department masih menyelidiki penyebab kerusakan mesin itu. Sumber internal di Cathay Pacific, seperti dikutip kantor berita DPA, menyatakan bahwa salah satu mesin mengalami masalah setelah terbang 4,5 jam. Tetapi, karena masih mampu, pesawat tersebut melanjutkan penerbangan ke Hongkong dengan satu mesin. (kuh/jpnn/AFP/AP/DPA/dwi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji tiba di Mabes Polri, Senin (12/4) sekitar pukul 19.30 WIB. Susno kemudian langsung digelandang ke ruang Divisi Profesi dan Pengamanan.

Susno sempat melambaikan tangan kepada para wartawan sesaat sebelum masuk ke ruang pemeriksaan. Dia diperiksa sendiri, tanpa di dampingi kuasa hukum. Sekilas kondisi Susno baik-baik saja.

Salah satu kuasa hukum Susno, Elfran Helmi mengaku, langsung meluncur ke Mabes Polri begitu mengetahui kliennya ditahan. Tapi dia dilarang masuk ke ruang pemeriksaan.

Elfran belum mau berbicara banyak tentang penangkapan kliennya. "Sekarang kita perlu mengetahui terlebih dahulu di mana keberadaan Pak Susno. Perihal apakah itu tadi adalah penjemputan paksa atau tidak kita lihat nanti setelah ketemu," terang Elfran yang mengaku sempat kesal dipersulit bertemu kliennya.(ICH)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun tak habis pikir dengan penangkapan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Djuadi. "Alasannya cuma karena Susno lalai melapor hendak ke luar negeri," ujar Gayus dalam dialog Metro Hari Ini, Senin (12/4) petang.

Menurut Gayus, penangkapan Susno tidak fair. Susno bukan pelaku kriminal. Terlebih, tambah Gayus, penjeputan paksa ini tanpa disertai surat penangkapan resmi. "[Mestinya] tidak perlu dipelakukan seperti ini. Susno itu jenderal bintang tiga," terang Gayus.

Gayus mencium ada yang janggal dari penangkapan Susno. "Ada apa sebenarnya," jelas Gayus. "Masak karena diduga melanggar kode etik Polri, lantas Susno tidak boleh ke luar negeri," ujar Gayus.(ICH)

Gayus Tambunan

Jakarta, (tvOne)

Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Susno Duadji meyakini telah terjadi rekayasa pada kasus Gayus Tambunan, setelah dirinya meminta keterangan pengusaha Andi Kosasih. "Andi Kosasih awalnya mengakui dana Rp25 miliar di rekening Gayus Tambunan adalah miliknya yang dititipkan pada Gayus untuk membeli tanah," kata Susno Duadji pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (8/4).

Dijelaskan Susno, setelah diajukan beberapa pertanyaan berikutnya Andi Kosasih tidak bisa menjawab. Andi akhirnya mengakui dirinya hanya diminta untuk mengakui dana di dalam rekening Gayus Tambunan adalah miliknya.

Menurut Susno, ketika berdialog dengan Andi Kosasih, dia mengatakan, sebagai pengusaha mengapa menitipkan uangnya kepada pegawai pajak. Jika ingin membeli tanah, kata dia, di mana lokasinya, tapi Andi Kosasih tidak bisa menjelaskannya.

Menurut dia, Andi juga menjelaskan bahwa dana tersebut adalah tabungan sejak krisis moneter tahun 1998. "Kalau ada dari tahun 1998 kenapa diendapkan sampai 12 tahun, kenapa tidak digunakan untuk bisnis, Andi juga tidak bisa memberikan penjelasan," kata Susno.

Padahal saat itu, katanya, baik Gayus maupun Andi Kosasih telah diperiksa tim penyidik dan telah dibuat berita acara pemeriksaan. Karena itu, Susno meyakini ada rekayasa dalam kasus pegawai Ditjen Pajak yang memiliki rekening senilai Rp25 miliar itu.

Dikatakannya, ia kemudian memanggil Direktur II Bareskrim Brigjen Pol Edmond Ilyas untuk memperkarakan rekayasa kasus Gayus Tambunan itu dibagi dalam dua berkas perkara yakni pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun setelah ditunggu sampai sekitar dua minggu tidak ada tindak lanjutnya. "Padahal saat itu saya sudah menegaskan jangan main-main dengan kasus ini, karena saya akan terus memantaunya," kata Susno.

RDP di Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi III Benny K Harman dan dihadiri sebagian besar anggota komisi. (Ant)

Jakarta, (tvOne)

Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji mengatakan, Polri akan mengadili dirinya melalui peradilan inabsentia dengan kemungkinan keputusannya akan memberhentikan karirnya di kepolisian.

"Saya mendapat informasi tersebut dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang," kata Susno Duadji pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis.

Dijelaskan Susno, karena adanya ancaman tersebut dirinya atas nama pribadi meminta perlindungan kepada Komisi III DPR RI yang membidangi hukum.

Menurut Susno, Edward Aritonang mengatakan, Polri akan mengadilinya dengan peradilan inabsentia (tanpa kehadiran terdakwa) berdasarkan Peraturan Kapolri No.6 dan No.7, pada dua pekan lagi. "Saat ini sudah berjalan satu pekan, karena itu saya meminta perlindungan Komisi III DPR," kata Susno.

RDPU antara Komisi III dan Susno Duadji dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman dan dihadiri sebagian besar anggota komisi. Sedangkan Susno Duadji hadir di Komisi III DPR RI didampingi beberapa orang kuasa hukumnya.

Sebelum Susno Duadji penyampaikan penjelasannya, anggota Komisi III DPR RI berdebat soal apakah RDPU akan berlangsung secara terbuka atau tertutup, namun akhirnya diputuskan terbuka. (Ant)

Jakarta, (tvOne)

Pihak Propam Markas Besar Kepolisian RI akhirnya angkat bicara mengenai penangkapan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji.

"Dia ditangkap karena mau ke luar negeri," kata Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri, Komisaris Besar Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/4).

Menurutnya, setiap personel kepolisian yang ingin bepergian ke luar negeri harus mendapatkan izin. "Jangankan bintang tiga, kopral pun juga harus izin," ujarnya.

Seperti diketahui, Susno ditangkap saat berada di Bandara Soekarno Hatta. Saat itu Susno hendak pergi ke Singapura untuk cek kesehatan. (VIVAnews)