INDONEWSTOP NEWS HEADLINE INDONESIA

SIDOARJO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin (29/3) mengunjungi lokasi lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Kunjungan SBY yang melihat langsung pusat semburan dari jarak dekat tersebut merupakan yang pertama sejak lumpur menyembur pada 26 Mei 2006.

SBY datang pukul 11.50 beserta 15 menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga didampingi ibu negara Ani Yudhoyono dan putranya, Edhie Baskoro alias Ibas.

Dalam kunjungannya, SBY melihat pusat semburan lumpur dari titik 25. Di sana, dia menerima laporan tentang kondisi penanganan lumpur. Termasuk, pembangunan infrastruktur berupa jalan tol serta pembebasan lahan.

Menurut SBY, kunjungan ke lokasi lumpur itu dilakukan untuk memastikan dampak tingginya curah hujan terhadap tanggul pengaman. Tingginya curah hujan di Pulau Jawa belakangan memunculkan sejumlah permasalahan, termasuk banjir di Jabar.

Upaya menjamin keselamatan di sekitar wilayah lumpur, kata dia, dilaksanakan dengan meninggikan tanggul. Diharapkan, jika terjadi luapan baru, wilayah sekitar tetap aman. Selain itu, ada upaya mengalirkan lumpur ke Sungai Porong.

SBY menyatakan telah mendengar permintaan korban lumpur dari Desa Siring Barat, Mindi, dan Jatirejo yang berharap wilayahnya dimasukkan dalam peta terdampak. Permintaan itu, kata dia, muncul karena bubbles lumpur mengganggu tanah pertanian. Dia telah menginstruksikan agar dilaksanakan pengkajian terhadap aspirasi tersebut.

''Apakah ada kawasan di sekitar tempat ini yang patut diberi penggantian sebagaimana kawasan dulu yang sudah terkena lumpur,'' ujarnya.

Dia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov Jatim, serta tim dari ITS untuk mengkaji.

Sebelum selesai mengkaji, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian PU dan Pemprov Jatim akan memberi perhatian kepada warga setempat. Bentuknya bisa berupa pembangunan infrastruktur sementara dan pencegahan gangguan pertanian. ''Ini sementara sambil menunggu kajian tim selesai," tambahnya.

Dia mengakui, saat ini penggantian dampak lumpur belum rampung dan ada keterlambatan. SBY telah menginstruksi agar Lapindo menepati jadwal penggantian kerugian lahan warga. ''Saya minta Lapindo melaksanakan percepatan-percepatan pembayaran,'' tegasnya. Termasuk, penggantian yang bersumber dari APBN.

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen membangun insfrastruktur, baik yang berhubungan langsung dengan dampak semburan maupun yang tidak. Menurut dia, dari laporan progress yang diterima, semua berjalan baik.

SBY juga menyoroti masalah penggantian tanah. Di satu sisi, dia meminta pemerintah mengganti dengan baik dan tidak sampai merugikan masyarakat. Tapi, masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan baik dan tidak terpengaruh para spekulan.

Sebab, hal itu bisa menghambat pembangunan infrastruktur. Semakin lama terhambat semakin merugi, baik perekonomian Jatim maupun masyarakat. Sebab, pendapatan daerah akan berkurang. ''Hambatan satu-satunya adalah pembebasan tanah,'' ucapnya.

Dalam kunjungan kemarin, SBY melihat langsung kondisi air dalam tanggul. Menggunakan sebuah gayung, dia mengamati dari dekat air yang diambilkan dari kolam itu. ''Airnya ternyata tidak tercemar,'' ujarnya.

Menurut dia, ekosistem di lingkungan lumpur tidak terganggu. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya burung yang hidup di sekitar tanggul. Meski demkian, aspek lingkungan terus diteliti dan dikaji. Baik di sekitar semburan, sepanjang Sungai Porong, maupun di muara laut.

SBY menambahkan, dengan tata ruang dan konsep yang baik, kawasan lumpur bisa menjadi tempat yang berguna bagi masyarakat. Baik untuk wisata geologi, perikanan, maupun sumber aktivitas bisnis lainnya. Karena itulah, dia meminta kawasan tersebut dikelola dengan baik agar bisa mendatangkan kebaikan bagi masyarakat lokal.

Berdasar laporan yang dia terima, saat ini amblesan (deformasi) masih terus terjadi. Dalam sebulan, penurunan permukaan tanah mencapai 20-30 cm. Meski demikian, debit semburan lumpur menurun drastis. Dulu, debit lumpur yang keluar mencapai 170 ribu kubik per hari. Saat ini menyusut kurang dari 70 ribu meter kubik per hari. ''Sekarang malah mendekati angka lebih rendah,'' tuturnya.

Lawatan presiden kemarin berlanjut ke Malang. Di sana, pria kelahiran Pacitan tersebut menginspeksi kesiagaan Kesatuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (KRCPB) di kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, para pengacara yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Advokasi Kepala Daerah Se-Indonesia (Laksi) tetap bersikeras agar majelis hakim PN Surabaya memutus bahwa surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Jatim terkait kasus lumpur tidak sah sesuai hukum.

Salah seorang kuasa hukum Laksi, Robert Mantinia, menyatakan telah membeberkan sejumlah penelitian ahli soal adanya dugaan kesalahan manusia tersebut. Di antaranya, pendapat Prof Richard Davis dari Durham University, Inggris. ''Dia bilang bahwa lumpur panas itu muncul karena faktor kesalahan manusia,'' ujarnya setelah sidang praperadilan di PN Surabaya kemarin. (eko/git/c5/agm)