INDONEWSTOP NEWS HEADLINE INDONESIA

RAPAT Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah di Wisma DPR, Bogor, awal pekan lalu, sempat diwarnai suara kencang. Tim Garuda Indonesia tidak dipimpin direktur utamanya, Emirsyah Satar, karena sedang ke Belanda.

Pertanyaan anggota Panitia Kerja, apakah tim yang datang punya kapasitas menghasilkan keputusan, dijawab "tidak". Anggota Panitia Kerja ada yang kesal, "Kalau begini, tak ada gunanya pertemuan." Tapi rapat tetap dilanjutkan. Akhirnya, memang, "Ada banyak hal yang tidak bisa dijawab," kata anggota Panitia Kerja, Zainun Ahmadi.

Dewan ngotot menurunkan ongkos haji yang diusulkan Kementerian Agama, US$ 3.577 plus Rp 100 ribu-termasuk biaya penerbangan. Rapat dilanjutkan di Gedung Dewan, Senayan, Rabu pekan lalu. Hasilnya sama: tak tercapai kesepahaman. Padahal diharapkan pada 9 Juni itu sudah ada kesepahaman. Tenggat baru pun dibuat. "Diundur 15 Juni," kata Zainun. Sementara itu, Dewan akan reses mulai 18 Juni. Maka rapat kembali dilakukan Sabtu dan Ahad pekan lalu.

Pembahasan biaya ibadah haji memang sangat alot, terutama tentang biaya penerbangan. Porsi biaya pengangkutan ini sekitar 52 persen. Dewan mempertanyakan banyak soal, di antaranya penggunaan hitungan tonase, bukan penumpang, soal bahan bakar, dan ground handling. Juga angka yang berbeda-beda.

Departemen Agama membawa angka US$ 1.787 per penumpang, dengan dasar biaya tahun lalu. Departemen Perhubungan membawa angka US$ 1.754, dengan asumsi sudah untung sepuluh persen. Garuda sendiri mengusung angka US$ 1.779, dengan asumsi keuntungan 3,01 persen.

Pada pertemuan di Bogor, sempat ada pembicaraan kemungkinan bisa turun US$ 18. "Tapi itu masih hitung-hitungan kasar," kata Direktur Operasional Garuda Indonesia Ari Sapari. Menurut Zainun, Menteri Agama sempat menyatakan kemungkinan bisa turun US$ 150. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto menyatakan, saat itu, Menteri Agama ingin memanfaatkan momentum karena ada Garuda.

Sebelumnya, Dewan juga mengundang beberapa perusahaan, selain Garuda, yang memiliki izin mendarat di Arab Saudi, yakni Saudi Arabian Airlines, Emirates, Malaysia Airlines, Lion, dan Batavia. Mereka ditawari membuat proposal. Tapi hanya Batavia yang mengajukan angka, US$ 1.520 per penumpang. Malaysia Airlines malah tak hadir.

Kamis pekan lalu, Kementerian Agama mengundang Batavia. "Ada beberapa item komponen yang belum masuk," kata Slamet Riyanto. Di antaranya biaya kru dan biaya embarkasi ke bandara.

"Garuda juga masih menghitung," kata Ari Sapari, Jumat pekan lalu. Soal beda angka dengan Kementerian Perhubungan, menurut dia, mungkin karena ada perbedaan asumsi, seperti harga bahan bakar, yang merupakan komponen terbesar biaya penerbangan-sekitar 48 persen.

Dewan telah menyiapkan beberapa skenario angka. Ada angka Kementerian Agama dikurangi US$ 150, seperti yang pernah diungkapkan Menteri Agama, angka Kementerian Perhubungan dikurangi US$ 150, angka Batavia, serta angka gabungan hitungan komponen termurah dari Garuda dan Batavia.

Berapa pun hasil yang akan disepakati, semua satu suara bahwa yang paling mustahak adalah kepentingan jemaah haji. "Ini supaya tak terjadi apa-apa," kata Slamet. Dia tak ingin peristiwa 2003 terulang, ketika pesawat Indonesian Airlines yang membawa jemaah ONH plus ditahan di Saudi. Ribuan anggota jemaah telantar.